Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Anggota DPRD Kepri Burhanudin Nur mengkritisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri seakan tidak siap setiap kali menghadapi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Bahkan kebijakan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun membuat gelombang baru menurut Burhanudin Nur hanyalah pelarian masalah saja.
"Gubernur harus bertanggung jawab atas kebijakan itu bila malah menjadi persoalan baru di kemudian hari. Kesepakatan bersama, kita harus ikuti aturannya berdasarkan Permendikbud," kata Burhanudin Nur kepada TRIBUNBATAM.id, Selasa (09/07/2019).
Burhanudin Nur menjelaskan, kebijakan yang nantinya akan memasukkan seluruh siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri menambah persoalan baru.
"Kalaupun itu dilakukan, persoalannya, bukan hanya ruang kelas saja, ada persoalan dengan tenaga pengajar guru. Harusnya kebijakan itu harus mengikuti itu dong," ujar Burhanudin Nur.
Dia menyampaikan kehadiran pemerintah dalam pendidikan sekolah khususnya di Kota Batam hanya 30 persen, dan terendah di Indonesia.
• Ahok dan Puput Bakal Bangun Resor Mewah di Bukit Batu di Bawahnya Laut Biru? Inikah Lokasinya
• Apakah Diskon Tiket Pesawat 50 Persen Berlaku di Hang Nadim? Begini Jawaban Suwarso
• Wirang Birawa Menerawang Nasib Galih Ginanjar Terkait Kasus Ikan Asin: Kamu Harus Tanggung Semuanya!
• Keseruan Bermalam di LEGOLAND Hotel Malaysia, Bisa Bermain Lego Sepuasnya
"Peran sekolah swasta luar biasa kalau di Batam. Ke mana pemerintahnya.
Kalau dibilang tidak ada anggaran. Kita punya kok anggaran, bukan persoalan itu. Nah yang jadi persoalan, anggaran yang kita punya tidak dipakai buat hal yang lebih penting," tegas Burhanudin Nur.
Dia menyebutkan, kewenangan SMA dan SMK di Disdik Pemprov Kepri sudah sejak 2017.
Bila Pemprov Kepri benar-benar serius dalam dunia pendidikan, tentunya sudah bisa memetakan jumlah sekolah, ruang kelas, dan lulusan sekolah, agar bisa menjadi pertimbangan untuk pembangunan sekolah.
"Masak setiap tahun masalahnya cuma ruang kelas tidak cukup mulu.
Kalau saya boleh katakan, ini persoalan tahun lalu yang tidak diurus sempurna.
Makanya jadi seperti ini, seperti bom waktu," ucap Burhanudin Nur.
Terkait keluhan orang tua calon siswa untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, menurutnya, pemerintah daerah bekerja sama denga swasta dengan mensubsidi.
"Kan kita ada Bos pusat. Bisa daerah juga membuat program Bos daerah, untuk membantu meringankan pengeluaran orang tua, dengan kerja sama tadi itu dengan pihak swasta.