TRIBUNBATAM.ID, HONG KONG - Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam secara resmi menarik RUU ekstradisi yang kontroversial yang menjadi pemicu protes selama hampir tiga bulan.
"Pemerintah akan secara resmi mencabut RUU ekstradisi," katanya dalam pidato yang direkam dalam bahasa Kanton dan Inggris dan disirakan oleh seluruh lembaga penyiaran di Hong Kong.
Penarikan penuh RUU ekstradisi ini merupakan tuntutan utama para pendemo, namun belakangan berkembang menjadi lima tuntutan.
RUU ekstradisi berisi tentang pemulangan para pelaku kriminal di Hong Kong, termasuk ke negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi, termasuk China daratan.
• Beredar Transkrip Kepala Eksekutif Hong Kong Ingin Mundur, Carrie Lam: Saya Tak Mengatakannya!
• Transkrip Lengkap Pidato Carrie Lam Tentang Situasi Hong Kong, Benarkah Siap Mundur?
• Gubernur BI Wanti-wanti Dirut Bank: Hati-hati Sekarang Ada Fintech
Isu yang berkembang, RUU ini diduga sebagai cara Beijing untuk memulangkan para pelaku kriminal ke China daratan dan oleh masyarakat Hong Kong dianggap bertentangan dengan kemanuasiaan yang selama ini dianut oleh masyarakat Hong Kong.
Menurut sumber-sumber yang dilansir South China Morning Post, keputusan Carrie Lam ini dilakukan setelah mengikuti pertemuan dengan sejumlah tokoh politik pro-pendirian serta legislator lokal dan perwakilan kota untuk badan legislatif nasional.
Pertemuan itu menyusul demonstrasi akhir pekan yang menimbulkan bentrokan paling sengit antara pengunjuk rasa dan polisi anti huru hara.
Aktivis menyerang polisi dengan bom molotov dan membuat api unggun di jalan-jalan, sementara petugas polisi menembakkan gas air mata, peluru karet dan semprotan merica.
Polisi juga menyerbut ke stasiun dan gerbong MRT, memukuli para demonstran dengan brutal serta menangkap puluhan orang.
Sepanjang tiga bulan demo berlangsung, polisi menangkap lebih dari 1.100 orang.
Keputusan Carrie Lam ini langsung disambut gegap-gempita oleh investor saham yang membuat indeks saham melonjak, dipimpin oleh saham properti.
Indeks Hang Seng melonjak sebanyak 3,9 persen dan ditutup 3,4 persen pada pukul 16.00 waktu setempat.
Kepala Eksekutif Carrie Lam juga menulis surat kepada semua pegawai negeri setelah pernyataan di televisi.
Dia menyatakan penghargaan kepada mereka karena berdiri cepat dalam peran mereka di tengah-tengah protes dan mendesak mereka untuk tetap berkomitmen pada tugas mereka.
"Dalam menghadapi ketidakpastian eksternal dan kekacauan, itu bahkan lebih penting bahwa instansi sipil bersatu untuk menegakkan nilai-nilai inti itu," Lam menulis.
“Kita harus tetap tenang dalam menanggapi krisis dan melanjutkan upaya kita untuk melayani masyarakat dengan integritas dan imparsialitas untuk membantu Hong Kong mengatasi situasi yang sulit ini.”
Berikut Pidato Carrie Lam:
Langkah penarikan RUU ekstradisi ini memang langkah maju dari sikap Carrie Lam setelah sehari sebelumnya diisukan siap mengundurkan diri jika ia boleh memilih.
Pernyataan itu muncul dari rekaman transkrip pidatonya di depan pengusaha akhir pekan lalu.
Namun Carrie Lam membantah mengungkapkan hal itu dan menyebut bahwa pernyataannya dipelintir.
Namun, apakah penarikan RUU itu bisa membuat gejolak Hong Kong berakhir?
Pasalnya, pendemo memiliki lima tuntutan dan penarikan penuh RUU ini hanya satu dari lima tuntutan tersebut.
Sebuah sumber pemerintah mengatakan kepada SCMP bahwa penarikan RUU tersebut untuk merampingkan agenda legislatif dan merupakan langkah teknis, mengingat Lam sudah menyatakan sebelumnya RUU itu "mati" dan berjanji dia tidak akan mengajikan kembali.
Ilmuwan politik Joseph Chan Cho-wai mengungkapkan pandangan bahwa pengumuman Carrie Lam tidak cukup.
Dia mengatakan, pemerintah telah gagal menenangkan masyarakat, karena tidak ada pejabat yang dipecat dan tidak ada langkah nyata yang dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban petugas kepolisian yang menggunakan kekuatan berlebihan.
Carrie Lam dalam pertemuan itu juga menjelaskan sikapnya terkait lima tuntutan pendemo:
1. Pertama, tentang pencabutan RUU. Pada 15 Juni saya mengumumkan bahwa RUU itu ditangguhkan dan kemudian menegaskan bahwa "RUU itu sudah mati" dan bahwa semua pekerjaan legislatif telah berhenti total.
2. Kedua, tentang pembentukan Komisi Penyelidikan (terhadap kekuatan berlebihan polisi).
Pemerintah percaya bahwa hal-hal yang berkaitan dengan tindakan penegakan polisi paling baik ditangani oleh Dewan Pengaduan Polisi Independen (IPCC) yang sudah ada dan mapan, yang dibentuk untuk tujuan ini.
Selain menangani pengaduan terhadap masing-masing petugas polisi, IPCC telah melakukan studi pencarian fakta, di bawah kekuasaannya, tentang penanganan peristiwa ketertiban umum berskala besar yang terjadi setelah 9 Juni.
Salah satu fokus adalah insiden Yuen Long di 21 Juli yang menarik perhatian publik yang serius.
Studi ini bertujuan untuk memastikan fakta-fakta, untuk menilai penanganan polisi terhadap protes, dan untuk membuat rekomendasi kepada Pemerintah.
IPCC telah membentuk panel pakar internasional untuk membantu dalam pekerjaannya dan akan membuat temuan dan rekomendasinya terbuka untuk umum;
3. Ketiga, soal (istilah) protes menjadi kerusuhan.
Kami telah menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada efek hukum pada bagaimana insiden tersebut dijelaskan atau dikategorikan.
Departemen Kehakiman telah meyakinkan publik bahwa setiap keputusan penuntutan didasarkan pada bukti yang dikumpulkan, dan sangat sesuai dengan hukum yang relevan dan Kode Penuntutan;
4. Keempat, menjatuhkan dakwaan terhadap pengunjuk rasa dan perusuh serta mengadili penuntutan.
Saya telah menjelaskan bahwa ini bertentangan dengan aturan hukum, dan tidak dapat diterima. Ini juga bertentangan dengan Hukum Dasar, yang menyatakan bahwa penuntutan pidana harus ditangani oleh Departemen Kehakiman, bebas dari gangguan apa pun;
5. Kelima, tentang penerapan pemilihan umum universal.
Memang, ini adalah tujuan akhir yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Seperti yang kami katakan sebelumnya, jika kita ingin mencapai ini, diskusi harus dilakukan dalam kerangka hukum, dan dalam suasana yang kondusif untuk saling percaya dan saling pengertian, dan tanpa masyarakat yang semakin terpecah.
Carrie Lam di akhir pidatonya mengatakan akan melakukan empat tindakan:
1) Pemerintah akan secara resmi menarik RUU ekstradisi.
2) Pemerintah sepenuhnya mendukung IPCC untuk melakukan penyelidikan.
3) Mulai bulan ini, Lam dan menterinya akan mengunjungi sejumlah komunitas untuk mendengar keluhan dan menemukan solusi.
4) Studi independen akan dilakukan pada akar penyebab masalah sosial di masyarakat.