Baca tanpa iklan
Ia berharap pemerintah bisa meminimalisir efek sosial tersebut nantinya.
"Kalau tidak ada omongan tetangga tidak masalah," sebutnya.
Diwarnai Keberatan Warga
Pemerintah Kota Batam menjemput 19 orang yang berkontak langsung dengan pasien nomor 34 di kawasan Batam Kota, Kota Batam, pada Rabu (6/5/2020).
Orang yang berkontak dengan pasien 34 sebenarnya ada 20 orang, tetapi salah satunya merupakan tenaga medis dan dapat menjalankan karantina mandiri, sehingga yang dijemput untuk dikarantina sebanyak 19 orang.
Dari 19 orang itu, seorang diantaranya sempat menolak untuk dikarantina di Rusun Tanjung Uncang, Kecamatan Batuaji, Kota Batam.
Pasalnya, ia memikirkan keadaan serta kondisi seorang istri dan empat anak yang akan ditinggalkan dirinya ketika menjalani karantina.
"Penghasilan saya sehari Rp 150 ribu itu untuk menutupi kebutuhan keluarga dari mulai kontrakan, makan dan kebutuhan sekolah anak.
Jika saya tinggal, istri dan anak saya makan apa?," ujar pria tersebut kepada petugas yang menjemputnya di rumah kontrakan.
Pria tersebut juga mengungkapkan, jika Pemerintah Kota Batam khususnya Wali Kota Batam Muhammad Rudi ingin serius dalam penanganan Covid-19 maka harus mengambil langkah tegas dengan menutup sementara sarana transportasi yang ada di Kepri, baik itu jalur laut dan udara.
"Kita tau virus ini dari luar ya, jika ingin memutuskan mata rantai penyebaran harusnya walikota ambil langkah tegas dengan menutup jalur transportasi yang ada," ujar pria itu kepada petugas.
Camat Batam Kota, Aditya Guntur mengatakan, untuk 19 orang yang dikarantina di Rusun BP Batam Tanjung Uncang, pemerintah akan memonitor kebutuhan keluarga yang ditinggalkan untuk karantina.
"Kita sudah mendata kontak keluarga yang ditinggal, kita akan memantau kebutuhan baik kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya dan akan kita sesuaikan dengan kemampuan kami (pemerintah)," ujarnya.
Aditya mengatakan, pihaknya memahami kegelisahan pria yang sempat keberatan ikut dikarantina di rusun karena memiliki empat anak dan seorang istri.
"Kita sudah berkoordinasi dengan perangkat RT/RW yang ada dan akan menjadi tanggung jawab kami unsur pemerintah, baik itu lurah dan lainnya," ujarnya.