Baca tanpa iklan
Adapun total anggaran yang akan digulirkan untuk ketiga proyek tersebut sekitar Rp7,863 triliun.
Ia menjelaskan, rapat koordinasi ini dipimpin langsung Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Tampak hadir juga Pemprov Kepri, Kepala Bappeda Naharuddin, Kadis PU Abu Bakar, Kepala BPMD dan Dukcapil Sardison, serta Plt Kabiro Humas Protokol dan Penghubung, Zulkifli.
Rute dan Panjang Jembatan Batam-Bintan
Kabar pembangunan jembatan Batam-Bintan yang lama dinanti masyarakat Kepri mulai menemui titik terang.
Plt Gubernur Kepri, Isdianto bersama Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman Republik Indonesia, Ridwan Djamaluddin melalukan peninjauan titik lokasi akan dibangunnya jembatan Batam-Bintan.
Peninjauan kali ini hanya untuk memastikan titik-titik lokasi pembangunan sebagai status perencanaan
Pembangunan Jembatan Batam-Bintan memang kerap mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Pasalnya, selain diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kepri, pembangunan jembatan ini juga bertujuan untuk menjadikan Kota Batam maupun Kabupaten Bintan menjadi salah satu kekuatan industri di Kepri dengan memberikan kemudahan sarana kepada penanam modal asing.
Seperti penuturan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto saat meninjau lokasi awal pembangunan jembatan di wilayah Punggur, Kota Batam, Sabtu (28/12/2019).
Dari skema perancangan, jembatan akan dibangun menjadi tiga bagian.
Rute (trase) awal adalah jembatan dari Batam menuju Pulau Tanjungsauh yang panjangnya sekitar 2,17 km.
Pembangunan Jembatan Terkendala Anggaran
Isdianto mengakui, Pemerintah Provinsi Kepri tak sanggup untuk menutupi seluruh pembiayaan pembangunan jembatan.
"Oleh sebab itu kami serahkan ke pusat untuk pembahasannya. Provinsi tak yakin sanggup, namun untuk lahan telah dipersiapkan seluruhnya," jelas Isdianto, saat meninjau langsung lokasi pembangunan Jembatan Batam-Bintan, Sabtu (28/12/2019).
Sejauh ini, Isdianto mengatakan estimasi pembangunan jembatan mencapai sekitar Rp 7,2 triliun dengan jangka waktu pembangunan selama dua hingga tiga tahun.
"Untuk pembangunan sendiri masih ditentukan waktunya. Intinya tinggal menunggu keputusan Kementerian PUPR saja. Semoga setelah peninjauan ini ada kabar baik," sambungnya.
Dia pun menuturkan jika program pembangunan jembatan sepanjang 6,97 km ini, adalah milik pemerintah pusat.
Bahkan katanya, beberapa program ini telah mendapat perhatian serius Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.