Baca tanpa iklan
Politisi PDIP ini menilai, seharunya koordinasi pembahasan APBD itu bukan hanya dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tanjungpinang.
"Jadi kemarin itu, kami dari Banggar DPRD menghubungi Wali kota Tanjungpinang, tapi tidak direspon.
Pesan WhatsApp juga tidak dibalas. Pengesahan ini penting untuk masyarakat Tanjungpinang," sebutnya saat ditemui TribunBatam.id.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan dalam setiap proses itu.
Ia juga kecewa dengan respon Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang menurutnya terlalu bergantung ke Wali Kota Tanjungpinang.
"Tim anggaran itu kan di bawah Walikota juga. Sedikit-sedikit ada sesuatu kan ditanyakan ke Wali kota.
Wali kota jadwal padat, dari pagi sampai jam 12 malam acara. Wajar sikap kami begitu, karena kami juga pengawasan," ucapnya.
Selain pengawasan, DPRD Tanjungpinang menurutnya punya fungsi sebagai budgeting.
"Ingat tiap tahun itu akan terperiksa dan diperiksa. Kalau ada segala sesuatu yang bertanggung jawab siapa.
Jadi kalau ada yang pura-pura tak ada kejadian itu urusan dialah," tegasnya.
APBD Tanjungpinang 2021
Tidak hanya Karimun, Pemko Tanjungpinang dan DPRD sepakat mengesahkan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Tanjungpinang 2021.
Pengesahan APBD Tanjungpinang 2021 tersebut berlangsung dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD Tanjungpinang, Senin (30/11) malam.
Terkait APBD tahun 2021 Kota Tanjungpinang yang telah disetujui dan disahkan sebesar Rp 985 Miliar.
Angka ini mengalami penurunan sekitar Rp 130 Miliar dibanding tahun lalu.