Baca tanpa iklan
"Ada tawaran dari pihak Kelurahan untuk menjadi pengganti kami.
Hal ini mereka tawarkan bagi para calon kader yang pilihannya sama dengan yang saat ini menjabat.
Tolonglah itu para perangkat Lurah agar bersikap adil sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegasnya.
Komisi I DPRD Batam yang mendengar hal itu langsung bereaksi.
Pihaknya mendesak agar para perangkat Kelurahan dan Kecamatan agar kembali berpegang terhadap Peraturan Walikota (Perwako).
Mengatur mengenai masa jabatan hingga pergantian para kader Posyandu.
"Kami minta agar masalah ini diselesaikan sesuai dengan Perwako.
Untuk apa ada peraturan, apabila tidak dijalankan oleh perangkat Lurah nya sendiri," ujar Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardianto.
Mengenai keluhan para kader Posyandu tentang perbedaan pilihan politik pada Pilkada Batam lalu harus mendapat perhatian khusus.
Komisi I DPRD Batam juga meminta keterangan langsung dari pihak yang disebut oleh para kader sebagai terduga makelar pemberi jabatan.
"Ada pihak yang disebut sebagai pemberi jabatan karena sama pilihan politik. Untuk ini kita harus lebih perhatian lagi.
Kami harus pastikan dahulu apakah benar atau tidak," katanya.
Hingga berita ini diturunkan, TribunBatam.id masih mengonfirmasi sejumlah pihak yang dituding oleh warga ini.(TribunBatam.id/Roma Uly Sianturi)
Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google
Berita Tentang Berita Batam Hari Ini