Baca tanpa iklan
TB: Oke bang, bagaimana bisa Rp 50 ribu, sedangkan pelayanan fasilitas antigen yang ada di Tanjungpinang harganya Rp 150 ribu.
RC: Kalau untuk kegiatan kita memang dibantu oleh masyarakat, artinya banyak masyarakat yang terpanggil untuk menangani Covid-19.
Sebenarnya ini bisa dilakukan oleh siapa saja asal margin keuntungan dihilangkan.
Salah satu permasalahan harga yang demikian tinggi adalah kadang-kadang kita melihat margin keuntungan di sana dalam suatu komponen harga katakanlah yang melakukan pengetesan antigen ini cukup tinggi.
TB: Menurut Abang, bisahkan pemerintah daerah membuat layanan antigen murah tersebut?
RC: Sangat bisa, karena di pemerintah daerah memiliki fasilitas yang tidak kami miliki. Sebagai contoh di fasilitas kesehatan memiliki antigen, memiliki tenaga personel yang terampil di bidang kesehatan dan mereka juga memiliki fasilitas gedung dan prasarana lain-lain.
Semua komponen tadi dikeluarkan, saya kira sangat bisa. Bukan hanya pemerintah bahkan swasta juga bisa melakukan.
Kita menghitung idealnya, kalau dalam keuntungan yang wajar, antigen itu hanya Rp 75 ribu sampai Rp 85 ribu, itu perkiraan kita sudah termasuk margin keuntungan itu.
TB: Sebagai anggota DPRD Kepri, apa masukan dan kritikan sebagai koreksi yang bisa disampaikan kepada pemerintah daerah?
RC: Sebenarnya kita melihat ini adalah perang jangka panjang yang membuat semua lelah.
Baik masyarakatnya juga sudah jenuh, capek, pemerintah dan Satgas juga sudah capek.
Kita ambil contoh saja, pemeriksaan masker. Itu masih tetap dijadikan juga sebagai model razia masker.
Sekali datang berbondong-bondong dan jika didapati tidak menggunakan masker ditegur, didenda.
Tapi di luar dari pada itu, tidak seperti di negara lain bahwa ini berlangsung 24 jam.
Pengawasan itu bukan hanya dalam kondisi razia.