Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi sorotan.
Itu setelah muncul wacana kader PKS yang diperbolehkan berpoligami dengan janda.
Wacana ini langsung menuai polemik di publik.
Kritikan tersebut di antaranya datang dari Komnas Perempuan
Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menilai, anjuran yang belakangan telah dicabut itu bersifat diskriminatif.
Dirinya menilai cara membantu para keluarga yang terdampak pandemi tidak hanya bisa dilakukan melalui pernikahan.
Baca juga: 1.238 Perempuan di Batam Jadi Janda, Data Pengadilan Agama Mayoritas Usia Produktif
Baca juga: JUMLAH Janda di Batam Makin Banyak, Selama 8 Bulan 1.238 Pasutri Bercerai
Pemberdayaan ekonomi, menurut Andy, dapat menjadi solusi untuk membantu keluarga yang terdampak pandemi Covid-19.
Kebijakan ini, kata Andy, bahkan tidak diketahui oleh sebagian pimpinan perempuan di PKS.
Mereka baru mengetahui setelah program itu viral.
Andy meminta perlu memikirkan agar program yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan ini tidak terulang lagi.
Tidak hanya Komnas Perempuan, sorotan juga muncul dari komunitas #SaveJanda.
Founder #SaveJanda Mutiara Proehoeman mengaku menyayangkan anjuran tersebut karena landasannya dicetuskan langsung oleh Partai Politik.
Menurutnya, dalih menolong janda dan anak yatim dengan poligami dinilai sebagai sebuah narasi kemunduran.
Tak hanya itu, imbauan itu juga menghianati perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surahman Hidayat pun bereaksi terkait reaksi publik ini.
Baca juga: DPW PKS Serahkan 1,7 Juta Paket Sembako untuk Warga Terdampak Covid-19
Baca juga: Mengintip Aktivitas Politik Suryani Srikandi PKS Kepri