Baca tanpa iklan
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Polemik penghuni Apartemen Indah Puri di Kecamatan Sekupang dengan pengelola terus berlanjut.
Sejumlah warga mendatangi kantor pemerintahan di Kota Batam.
Sesudah menggelar aksi demo di depan gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam, perwakilan warga itu mengadukan nasib yang mereka alami ke kantor DPRD Batam.
Sejumlah perwakilan warga ini kemudian diterima oleh para wakil rakyat.
Tampak hadir Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda; Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardiyanto beserta jajaran anggota dewan lainnya.
Baca juga: Warga Apartemen Indah Puri Gelar Unjuk Rasa di Depan Gedung BP Batam, Nangis saat Mengadu
Baca juga: Indah Puri Golf Resort Ingin Bangun dan Kembangkan Wisata Batam
Sejumlah warga menyampaikan keluhannya kepada anggota DPRD Batam.
Salah satu yang menjadi perhatian mereka ketidaknyamanan penghuni Apartemen Indah Puri Sekupang, Batam, karena ancaman penggusuran dan pengusiran dari pengelola kawasan.
Salah seorang penghuni, Shika, mengaku kerap terjadi upaya penggusuran, pengusiran paksa, bahkan penjarahan dari sejumlah oknum yang diduga bekerja dengan pihak manajemen pengelola yaitu PT Guthrie Jaya Indah Island Resort.
"Saya minta semua pihak menyikapi masalah ini secara adil. Selama ini kami, para penghuni mempertahankan hak kami seorang diri dari tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Teman-teman kami ada yang diusir dari rumah, diseret paksa, bahkan ada beberapa caddy dan preman yang ikut menjarah apartemen kosong," jelas Shika usai pertemuan dengan anggota DPRD Batam, Kamis (30/12/2021).
Dalam pertemuan itu terungkap jika ada 192 unit hunian Apartemen Indah Puri Golf Resort.
Dari jumlah itu, sebanyak 25 unit merupakan milik manajemen.
Sementara jumlah warga aktif yang dapat diindentifikasi hanya sekitar 60-an orang.
Shika berharap, DPRD Batam dapat membantu mendorong penyelesaian masalah ini.
Pihak warga telah menyampaikan surat untuk difasilitasi dalam rapat dengar pendapat (RDP), namun belum juga mendapat kepastian.
Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, mengatakan, persoalan ini memang sudah sejak lama terjadi sekitar tahun 2018.