Harga Minyak Goreng Bikin Pusing, Mendag Minta Maaf, DPR RI: Masa Negara Kalah Sama Mafia

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Rak swalayan yang memajang minyak goreng kemasan terlihat sudah kosong di salah satu ritel modern di Batam. Foto diambil Kamis (17/3/2022).

TRIBUNBATAM.id - Harga minyak goreng dikeluhkan hampir seluruh rakyat Indonesia.

Kondisi ini terjadi jelang masuknya bulan suci Ramadan 1443 Hijiah.

Mahalnya harga minyak goreng diketahui juga terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Harga minyak goreng di kota yang dikenal sebagai daerah industri dan berdekatan dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia ini dilaporkan menyentuh harga dua bahka tiga kali lipat dari harga sebelumnya.

Saat ini harga minyak goreng kemasan di Batam dijual dengan harga Rp 28 ribu per liter.

Sedangkan untuk minyak goreng kemasan dua liter sudah mencapai Rp 50 ribuan lebih.

Hal ini lantaran Kementerian Perdagangan mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan senilai Rp 14 ribu per liter.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Naik, Disperdagin Minta Warga Tanjungpinang Tak Panic Buying

Baca juga: Minyak Goreng Masih Langka, Ini 5 Manfaat Mengolah Makanan dengan Mengukus yang Lebih Sehat

Walikota Batam, Muhammad Rudi mengaku tidak dapat mengontrol harga minyak goreng.

Kewenangannya hanya bisa memastikan stok minyak goreng tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Batam.

Namun ia mengaku sudah memerintahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk turun ke lapangan mengecek harga minyak goreng kemasan di pasaran.

Tak hanya itu, Rudi mengatakan Pemerintah Kota Batam akan mengadakan operasi pasar pada 28 Maret 2022 dengan menjual paket sembako murah.

Dalam paket sembako tersebut juga akan disertakan minyak goreng kemasan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi bahkan sampai meminta maaf terkait polemik harga minyak goreng yang tak kunjung usai.

Permohonan maaf karena tak bisa mengontrol harga minyak goreng ia sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI),Kamis (17/3/2022).

Kemendag mengklaim telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengontrol harga minyak goreng di pasaran.

Sayangnya berbagai kebijakan yang dibuat tak efektif akibat ulah oknum mafia minyak goreng.

"Dengan permohonan maaf Kemendag tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat," kata Lutfi sebagaimana dikutip Kompas.com, Kamis (17/3/2022).

Baca juga: Minyak Goreng Langsung Melimpah Usai Pemerintah Cabut Harga Eceran Tertinggi

Baca juga: Ibu Rumah Tangga Menjerit, Harga Minyak Goreng Tembus Rp 49 Ribu Per 2 Liter

Ia mengatakan Mendag memiliki keterbatasan wewenang mengusut persoalan mafia dan spekulan minyak goreng.

Sehingga, pihaknya meminta bantuan kepada Satua Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk menindak mafia dan para spekulan.

"Sementara ini kita punya datanya dan sedang diperiksa oleh kepolisian Satgas Pangan tetapi keadaannya sudah sangat kritis oleh ketegangan," ucapnya.

Mendag juga meyakini adanya upaya penyelundupan pasokan minyak goreng yang dilakukan oknum mafia ke industri ataupun ke luar negeri. "Kemendag tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut," pungkasnya.

DPR RI: Masa Negara Kalah Sama Mafia

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan, pemerintah harus menelusuri penyebab mahalnya harga minyak goreng.

Pihaknya sudah mengusulkan agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) yang fokus untuk menelusuri permasalahan minyak goreng.

Pria yang akrab disapa Kang Dedi itu menegaskan, semua pemangku kepentingan harus segera menelusuri keberadaan mafia minyak goreng.

“Ini harus segera diteliti dan ditindaklanjuti, cari siapa pelaku mafia minyak goreng ini. Publik harus tahu para pelakunya,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (18/3/2022).

Menurutnya, langkah tersebut harus segera dilakukan agar negeri ini terbebas dari para mafia yang mengambil keuntungan di saat rakyat menderita.

Baca juga: Singapura Malaysia Kuasai Kebun Kelapa Sawit Indonesia Berdasarkan Data Kementerian

Baca juga: Pembelian Minyak Goreng di Batam, Satu Orang Satu Bungkus

Bagi Dedi, selain berfokus pada mafia minyak goreng, diharapkan Pansus juga mampu mencegah kasus serupa terjadi terhadap sejumlah bahan pokok lain.

“Ini agar negeri ini tidak dimainkan oleh orang yang mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat. Masa negara kita kalah oleh mafia. Makanya waktu itu saya dan beberapa teman yang mengikuti rapat gabungan di Komisi dipimpin Pak Rahmat Gobel itu diusulkan membuat pansus minyak goreng, dan Pak Rahmat Gobel dalam penutupanmya menyetujui untuk dibuat Pansus," lanjut Dedi.

Sekarang, kata Dedi, saat harga tak lagi diatur pemerintah dan diserahkan ke pasar tiba-tiba stok minyak goreng menjadi melimpah.

Namun harga jualnya naik signifikan.

“Artinya ada mafia yang sengaja menyimpan barang dulu. Kemudian setelah dibuka ruang mereka menjual dengan harga sesuai keinginan. Nah, publik harus paham dong siapa saja yang terlibat,” ujar Kang Dedi Mulyadi.

Ia berharap Pansus bisa segera menemukan titik terang mengenai permasalahan minyak goreng.

Apalagi, mayoritas warga Indonesia sebentar lagi akan melaksanakan ibadah Ramadhan dan permintaan bahan pokok akan sangat meningkat.(TribunBatam.id/Rebekha Ashari Diana Putri) (Kompas.com/Farid Assifa/Nur Rohmi Aida)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Harga Minyak Goreng

Sumber: Kompas.com

Berita Terkini