Baca tanpa iklan
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari meminta Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad segera mengambil sikap setelah ditolaknya kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Batam tahun 2021.
Hal ini disampaikan usai Lagat menerima kunjungan dari Aliansi Serikat Pekerja Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau.
Diakuinya Ansar hanya dapat memilih untuk menjalankan keputusan atau mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Sebelumnya kasasi yang diajukan Ansar ke MA tersebut merupakan lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan tentang UMP dan UMK tahun 2021 yang kemudian dimenangkan oleh Aliansi Serikat Pekerja.
“Jika sudah putusan MA, maka pilihannya hanya ada dua, harus segera dijalankan atau ajukan PK," ujar Lagat, Selasa (24/5/2022).
Lagat meminta agar Ansar tidak abai dengan keputusan MA itu.
Karena dapat menjadi contoh buruk bagi masyarakat sehingga enggan menaati hukum.
“Nanti masyarakat enggan mematuhi hukum dengan dalih pemerintah saja tidak taat putusan pengadilan," katanya.
Baca juga: GOL Kapolresta Antar Polresta Barelang Menang Lawan Dit Intelkam Polda Kepri saat Kapolda Cup 2022
Baca juga: SMKN 1 Batam Jalankan Pola Pengelolaan Keuangan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah
Saat pertemuan berlangsung, Lagat mengaku telah menyarankan Aliansi Serikat Pekerja menyurati Gubernur untuk mengingatkan kembali atas Keputusan MA agar segera menentukan sikap.
“Saya sarankan mereka untuk bersurat kepada Gubernur. Barangkali Gubernur lupa hingga belum tentukan sikap," katanya.
Ia berharap Ansar dapat merespon surat tersebut dan segera melakukan komunikasi dengan Aliansi Serikat Pekerja membahas sikap apa yang akan diambil berdasarkan diskusi bersama.
“Saya harap Gubernur menerima teman-teman dari Aliansi Serikat Pekerja ini lalu bersama membahas langkah selanjutnya pasca putusan MA ini, apakah mau dijalankan dengan mengeluarkan SK baru, atau diajukan PK, tentunya dengan menyampaikan terlebih dahulu apa kendalanya," katanya.
Ia menambahkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau selaku Lembaga Pengawas Pelayanan Publik akan mengawal permasalahan ini agar tidak berlarut.
“Kami akan kawal hingga teman-teman dari Aliansi Serikat Pekerja dapat berkomunikasi dengan Gubernur lalu mendapatkan jalan keluar terbaik bagi semua pihak," ujarnya. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)