TRIBUN PODCAST

Kadisdik dan Anggota DPRD Kepri Bahas Problematik PPDB, Tantangan dan Solusinya

Penulis: Yeni Hartati
Editor: Dewi Haryati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Narasumber Tripod Kamis (14/7/2022) membahas seputar PPDB SMA selalu sisakan masalah. Narasumber Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung, dan Anggota DPRD Kepri Komisi IV Sirajudin Nur.

TB: Mutu pendidikan ditentukan dari fasilitas dan kualitas gurunya. Bang Sira bagaimana melihat perhatian pemerintah terhadap guru?

SN: Secara umum ya bagus karena harus disertai sertifikasi dan kompetensi. Setiap tahunnya harus ada anggaran untuk diklat guru termasuk pelatihan kompetensi guru dan kualitas SDM serta lainnya.

Barangkali diperbaiki atau diperhatikan penyebaran guru yang berprestasi untuk ditempatkan disekolah-sekolah baru untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Termasuk kepala sekolah minimal menjabat enam tahun, kemudian nanti harus dipindahkan ke tempat yang baru. Karena berhasilnya kepala sekolah memimpin ke depannya akan diberikan apresiasi, namun apabila gagal akan diberikan sanksi.

TB: Pak Agung, terkait kepala sekolah yang justru dipindahkan ke daerah dekat, contohnya waktu saya di lapangan kepala sekolah SMA Negeri 1 yang justru pindah ke SMA Negeri 2 atau SMA Negeri 3. Bagaimana Pak Agung menangapi ini?

AA: Jadi begini di peraturan pemerintah kepala sekolah satu periode itu empat tahun. Disinggung dengam kualitas guru, karena kita hampir 90 persen dikelilingi oleh laut dan 4 persen daratan.

Tetapi guru kita yang berada harus menyeberang laut, kita tidak pernah tahu risikonya untuk mencerdaskan anak bangsa.

Terkait tenaga pendidik kita yang ada di Provinsi Kepulauan Riau termasuk PNS, PPPK, dan Non ASN atau honorer.

Jadi prioritas tenaga pendidik aktif atau pendukung kalau di Batam yakni SMK 26 yang dikelilingi oleh perusahaan. Jadi materi bisa di-update terkait produksi yang artinya bekerjasama dengan dunia industri.

Sesuai Perpres nomor 68 terkait revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, ini sangat penting yang terlibat mulai tenaga kerja, dunia industri, kepala dagang industri ini untuk penentuan kedepan.

Program seperti ini yang dibutuhkan untuk daerahnya. Artinya ke depannya kita masih mencoba menghitung kualitas mutu pendidikan dari tenaga pendidik.

TB: Bang Sira bagaimana tanggapan kesejahteraan guru?

SN: Kalau ASN Alhamdulillah sudah cukup baik. Permasalahan saat ini adalah tenaga pendidik honorer yang gajinya belum standar UMK. Ini yang menjadi prioritas agar tenaga pendidik gajinya setara dengan UMK.

TB: Bang Sira, disinggung dengan kenaikan gaji bagaimana dengan beban daerah?

SN: Kalau dilihat dengan mutunya pendidikan yang sangat penting saya rasa tidak menjadi malasah. Tidak akan menjadi masalah jika menaikan gaji UMK untuk guru.

TB: Bang Sira, terkait insentif guru ini apakah ini baru wacana atau akan direalisasikan dalam waktu dekat di tahun 2023?

SN: Setiap triwulan kita selalu adakan rapat guru terkait kenaikan insentif guru termasuk dalam 2024 nanti, akan membahas relevansi sekolah kejuruan atau pasar kerja yang akan dibahan evaluasi kerja dinas.

TB: Terkait pendidikan di luar pulau, bagaimana tanggapan Pak Andi mulai dari tenaga pendidik yang tidak mau jika dipindahkan?

AA: Pemerintah provinsi bersama DPRD sudah memberikan transportasi laut, dan kita dulu sudah membangun asrama.

Pemerintah provinsi lagi membangun itu untuk mencapai jaringan supaya mempermudah pulau terluar yang sangat minim akan sinyal.

TB: Bang Sira, ada tambahan terkait solusi terhadap sekolah di pulau-pulau?

SN: Memang beberapa kendala di pulau-pulau, pertama tidak banyak guru yang mengajar di sana, kedua fasilitas yang belum menggembirakan tetapi ini terus dilakukan. Saya khawatir jika ada masalah namun tidak ada tindakan.

Memang di pulau ini harus menjadi perhatian karena keterbatasan jaringan internet. Selain persoalan motivasi di hinterland masih cukup rendah karena kurangnya perhatian.

TB: Closing statement dari Pak Andi dan Bang Sira terkait PPDB?

AA: Membangun pendidikan harus dengan optimisme karena ini untuk anak-anak kita, berbeda dengan kita yang kerja di kantor.

Anak-anak kita adalah masa depan, itu kita sampaikan garda terdepan.

Terkait sarana dan prasarana dari tahun ke tahun kami terus melakukan perbaikan, inilah yang bisa kami kerjakan tatanan kedepan bekerjasama dengan DPRD Kepri kami tidak akan tinggal diam.

Terutama di lima Kabupaten dan dua Kota di Kepri untuk satuan pendidikan menjadi perhatian bersama.

SN: Kepada orangtua yang barangkali ada keluhan kepada pemerintah maupun DPRD saya menyampaikan permintaan maaf.

Kami terus melakukan upaya yang maksimal secara perlahan sesuai dengan kewenangan. Kita berharap kedepan tiga atau empat tahun ini PPDB kita bisa bereskan dan menumpuk di sekolah tertentu.

Semua upaya terbaik akan kami lakukan, karena pendidikan ini investasi terbaik yang harus diberikan orangtua.

Maka peta terbaik pendidikan anak harus dipersiapkan sejak dini supaya menjadi generasi unggul, sukses, dan mandiri.

Pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah tetapi tanggung jawab orangtua sangat penting memberikan motivasi. Tidak hanya sekolah negeri tetapi sekolah swasta juga mampu memberikan kemajuan. (TRIBUNBATAM.id / Yeni Hartati)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Terkini