TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kepri Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan APBD tahun 2023 kepada DPRD Provinsi Kepri.

Kedua dokumen tersebut disampaikan Gubernur Ansar pada Rapat Paripurna DPRD Kepri di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Senin (31/07/2023).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri Raden Hari Tjahyono.

Serta dihadiri para Anggota DPRD Kepri, Forkopimda Kepri atau yang mewakili, Kepala Instansi Vertikal, dan para Kepala OPD Pemprov Kepri.

Dalam rancangan KUA dan PPAS APBD 2024, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, total kebutuhan anggaran daerah Provinsi Kepri sebesar Rp 4,464 triliun.

Baca juga: Gubernur Kepri Blak Blakan Data BPS Rujukan Pemerintah Buat Ambil Kebijakan

"Kebutuhan anggaran belanja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan rencana pembangunan daerah yang akan diarahkan pada Peningkatan perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur dan pembangunan Manusia sebagaimana yang tertuang dalam 3 (tiga) Prioritas Pembangunan RKPD," ungkap Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Pemprov Kepri sebelumnya telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 melalui Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023.

Ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepri Tahun 2024 pada tanggal 26 Juni 2023.

Dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2021-2026.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Provinsi Kepri pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Baca juga: Pembahasan APBD 2024, Anggota DPRD Kepri Sirajudin Nur Walk Out, Ini Alasannya

Rinciannya pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp4,363 triliun.

Belanja daerah sebesar Rp4,464 triliun, penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA sebesar Rp200 miliar.

Dikurangi pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp97,5 miliar.

Sehingga kebijakan pembiayaan Netto sebesar Rp102,4 miliar.

Sementara pada rancangan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA dan PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2023, Gubernur Ansar memaparkan total kebutuhan anggaran sebesar Rp4,423 triliun.

Yang menjadi pertimbangan dilakukannya perubahan APBD sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 161.

Baca juga: JABAT Kepala Bakamla, Laksdya TNI Irvansyah Berpamitan ke Gubernur Kepri

Yaitu Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi antar unit organisasi.

Kemudian antar Program, antar Kegiatan, dan antar Jenis Belanja.

"Termasuk keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, Keadaan darurat: dan/atau Keadaan luar biasa," ujarnya.

Adapun perubahan proyeksi pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah Tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp82,8 miliar.

Semula ditargetkan sebesar Rp4,019 triliun menjadi Rp4,102 triliun.

Baca juga: Gubernur Kepri Kunjungi Anambas, Minta Anak Jemaja Tak Minder Dalam Bersaing

Proyeksi kenaikan pendapatan tersebut bersumber dari peningkatan PAD hingga akhir tahun 2023.

Kemudian Belanja Daerah Provinsi Kepri pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 naik sebesar Rp271,7 miliar dari semula sebesar Rp4,151 triliun menjadi Rp4,423 triliun.

Lalu Pembiayaan Daerah yang naik sebesar Rp188,9 miliar dari semula sebesar Rp132,2 miliar menjadi Rp321,1 miliar.

"Kenaikan tersebut bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2022 yang semula ditargetkan sebesar Rp200 miliar menjadi Rp.388.9 miliar berdasarkan hasil Audit BPK Perwakilan Provinsi Kepri," ungkap Gubernur Kepri.

Adapun kenaikan tersebut antara lain bersumber dari over target pendapatan tahun anggaran 2022 yang terdiri dari tunda salur DBH, over target PAD, penghematan belanja dan anggaran belanja yang tidak terealisasi.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)