Debat Menteri Bahlil dengan Nusron Wahid Soal Batam saat Raker Komisi VI DPR RI

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Adu argumen terjadi saat raker Komisi VI DPR RI yang menghadirkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta BP Batam, Senin (2/10/2023).

Tepatnya setelah anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid meminta agar dalam pelaksanaan implementasi layanan investasi menggunakan proses equal treatment.

Politisi Partai Golkar itu berkali-kali mengungkap itu saat raker yang membahas soal rencana investasi di Pulau Rempang yang masih menuai pro dan kontra itu.

Termasuk saat pimpinan rapat Komisi VI DPR RI membacakan draf kesimpulan raker terkait rencana investasi di Pulau Rempang.

Nusron Wahid menyorot prinsip equal treatment itu setelah mendapat informasi jika ada perusahaan yang hendak berinvestasi di Batam cenderung dipersulit perizinannya.

Ia menyebut jika perizinan perusahaan itu lebih dulu dibanding perusahaan yang hendak masuk ke kawasan Rempang untuk Rempang Eco City.

Baca juga: Raker Komisi VI DPR RI Soal Rempang, Nusron Wahid Soroti Nasib Penduduk

"Perusahaan ini sudah mengajukan izin, tapi yang di Rempang kesannya didahulukan. Sehingga muncul persepsi di masyarakat karena perusahaan di sana Amerika Serikat, yang di Rempang Cina sehingga lebih cepat," ujarnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia yang terusik mendengar itu kemudian meminta penjelasan kepada Nusron Wahid.

Menurutnya, apa yang disampaikan Nursron Wahid itu mengusik batin dan kepentingannya.

"Sebentar, sebentar. Coba kasih tahu perusahaan mana," ujarnya.

Nusron kembali menegaskan jika itu terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepri.

Mendengar hal itu, raut muka Bahlil Lahadalia yang semula serius seketika berubah.

Baca juga: Menko Airlangga Dialog dengan Warga Tanjung Banon Terkait Proyek di Rempang

"Jadi yang terkait di Batam saja. Saya mengira apa yang disampaikan Bapak tadi seolah-olah terjadi di Indonesia ini," sebutnya sembari tertawa kecil.

Bahlil kemudian menjelaskan jika BP Batam memiliki UU khusus dalam hal pengelolaan lahan di Batam.

Menteri Investasi itu pun kemudian menawarkan agar investor itu bertemu dengannya.

"Suruh investornya ketemu saya," tegasnya.

Raker Komisi VI DPR RI itu pun berakhir pukul pukul 14.27 WIB.(TribunBatam.id/*)