BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kedatangan Menteri Investasi atau Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia ke Rempang, Jumat (6/10) tak memberi solusi atas persoalan kisruh Pulau Rempang.
Masyarakat Pulau Rempang menilai kunjungan kedatangan menteri Bahlil justru merupakan wujud intervensi terselubung untuk mengajak masyarak agar bersedia direlokasi.
Maka tak heran, pasca kunjungan Menteri Bahlil ke Tanjung Banon, masyarakat terus mengejarnya hingga ke perkampungan Pasir Panjang.
Di Pasir Panjang, Menteri Bahlil nyaris digeruduk ratusan warga yang amarahnya sudah terpancing mulai dari kunjungan menteri di Tanjung Banon.
Warga yang menghadiri kunjungan Bahlil di Tanjung Banon, sengaja mengikuti Bahlil hingga ke Pasir Panjang..
Seolah tak ada masalah, Bahlil menemui masyarakat pasir panjang. Alhasil gabungan warga langsung menolaknya.
Bahkan sejumlah petugas berupaya menghalau amarah warga yang sudah memuncak lantaran tak ada solusi tentang kampung mereka.
Baca juga: Bawa Spanduk, Berikut Aspirasi Warga Rempang saat Kedatangan Menteri Bahlil
“Jadi apa gunanya pak menteri itu datang? Dia datang tak ada membawa solusi, jadi apa tujuannya. Kami tak butuh lagi janji-janji manis dan omongan yang sangat politis,” ujar Anna, warga Sembulang dengan nada penuh amarah seusai Menteri Bahlil meninggalkan Pasir Panjang.
"Kita semua mendengarkan, apa yang disampaikan menteri bukanlah solusi yang kami inginkan selama ini"
“Dia itu datang mau intervensi kami masyarakat di sini. Supaya kami daftar relokasi lalu tinggalkan kampung halaman kami,” ketus Anna.
Warga lainnya juga mempertanyakan kedatangan Menteri Bahlil. Menurut mereka kedatangan Bahlil seolah persoalan Rempang sudah selesai.
Padahal, gejolak permasalahan Rempang masih belum juga tuntas. Masyarakat masih berharap ada solusi dari pemerintah.
“Jujur kedatangan pak menteri justru melukai hati kami. Kami sudah persiapan dari pagi hari, kami sengaja membuat koran dan menilai koran sebagai bentuk sikap penolakan kami, namun apa. Tak ada dialog dan kata yang bisa memberikan kami jawaban atas kegundahan kami,” ucap warga lainnya.
Tokoh masyarakat Tanjung Banon, Tono meminta agar pemerintah tidak hanya janji sebatas janji. Masyarakat meminta agar wujud yang dijanjikan pemerintah agar terlebih dahulu dapat dibuktikan.
“Kalau mau direlokasi, bangun terlebih dahulu rumah yang dijanjikan. Kemudian, terbitkan sertifikat atas hunian. Bukan seperti ini, warga dibodohi, sudah direlokasi namun rumah yang dijanjikan belum ada wujudnya. Bahkan tanpa lokasi tanah yang akan dibangun masih semak belukar,” ungkapnya.