Saat ini, Majelis Kehormatan MK tengah mengusut kasus dugaan pelanggaran etik oleh hakim konstitusi.

Djarot mengatakan PDIP percaya kepada integritas majelis itu.

Kata dia, lembaga itu mengedepankan sikap kenegarawanan.

TUDINGAN Pemerintah Tekan Parpol

Sebelumnya, Djarot menuding pemerintah melakukan intervensi atau menekan partai politik agar bisa membuka peluang Gibran menjadi cawapres.

Tudingan itu disampaikan Djarot dalam acara Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (1/11/2023).

"Katanya, pemerintah tidak intervensi, Memang intervensi?" tanya jurnalis Budiman Tanuredjo yang menjadi pembawa acara.

"Bukti-bukti menunjukkan seperti itu," jawab Djarot.

Politikus PDIP itu menduga pemerintah menggunakan instrumen negara untuk menekan ketua umum parpol.

Akan tetapi, dia tak menyebutkan siapa ketua umum yang dimaksudnya.

Dia juga menyinggung sosok "Pak Lurah" yang dianggapnya melakukan intervensi.

"Dari apa yang saya baca misalnya, seorang Mensesneg menjadi kepanjangan tangan dari Pak Lurah untuk bisa melobi menekan ketum ketum partai. Ini terjadi," katanya.

PEGANG Kartu Truf

Beberapa waktu lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menyatakan adanya tekanan politik demi membuka jalan bagi Gibran.

Selain itu, Hasto menyebut proses pencalonan Gibran sebagai pembangkangan politik.