"Salah satu alternatif yang saya pikirkan adalah kami 01 akan memprakarsai pengusulan angket karena hanya butuh 25 TTD (tanda tangan) dan 2 fraksi," katanya.

Baca juga: Agar Marwah KPU Tetap Terjaga, Pengamat Minta Sirekap Harus di Audit

Nantinya, kata Hermawi, koalisi perubahan yang juga gabungan NasDem, PKS dan PKB mengajak PDIP untuk ikut voting setuju atau tidak di dalam sidang paripurna DPR RI. Hal ini menjadi strategi agar hak angket kecurangan pemilu tidak jalan di tempat.

"Jadi nanti kami bersatu kembali dengan PDIP saat voting di paripurna. Ini hanya strategi untuk mempercepat pengguliran angket. Esensinya tetap bersatu padu dengan PDIP dalam semangat restorasi menuju pemilu bersih, jurdil dan bermartabat," katanya.

Di sisi lain, Hermawi menuturkan, pihaknya akan segera menggelar rapat tingkat sekjen dengan PKB dan PKS. Pertemuan para sekjen parpol koalisi perubahan itu bakal berlangsung pada Jumat pekan ini.

"Untuk mengatasi kesan lambat ini maka hari jumat saya kembali akan mengundang 3 sekjen 01 sambil bukber di Nasdem untuk mencari terobosan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket DPR untuk Pilpres 2024 telah digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Usulan itu kemudian didukung oleh partai pengusung Ganjar, yakni PDIP serta disambut dan didukung oleh partai anggota koalisi pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yakni PKB dan PKS. (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Igman Ibrahim)

Baca berita lainnya di Google News

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menanti Pertemuan Megawati dan Surya Paloh, Upaya PDIP-NasDem Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu