BATAM, TRIBUNBATAM.id - Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin membuka kegiatan Penyuluhan Perlindungan terhadap Perempuan Dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Rabu (26/06/2024) di Hotel Planet Holiday.

Kegiatan ini digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

Pada kesempatan itu, Jefridin mengajak masyarakat Batam untuk menolak dan memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta berantas TPPO.

Disampaikan, Undang-undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak, mengisyaratkan akan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Serta tidak adanya diskriminasi terutama dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, merupakan kejahatan kemanusiaan.

Baca juga: Kekerasan Anak di Bintan Meningkat, Ketua TP PKK Minta Jam Malam Berlaku Lagi

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO adalah kekerasan kemanusiaan yang tidak boleh ditolerir. Batam salah satu dari 514 Kota di Indonesia, harus dijaga dan kita perhatikan dari tindakan kekerasan kemanusiaan ini,” kata Jefridin mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dilansir dari laman mediacenter.batam.go.id, Jumat (28/6/2024).

Oleh sebab itu, untuk memberantas TPPO dari hulu sampai hilir diperlukan kerjasama yang harmonis dan sinergis dari para pihak terkait. Mulai dari keluarga, masyarakat, dan lembaga pemerintah.

Kerja sama yang sinergis dan harmonis tercantum dalam Undang undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Perda Kota Batam No. 5 tahun 2013 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Adanya Rencana Aksi Daerah Tingkat Kota Batam.

Jefridin mengatakan, di saat terjadi korban TPPO, penanganan tidak dapat diserahkan hanya pada satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi, koordinasi dan aksi bersama sebagai sebuah gerakan untuk dapat melindungi atau memberikan hak-hak korban dan saksi, serta penegakan hukum bagi pelaku.

Untuk menjawab tantangan dan permasalahan ini juga diperlukan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan.

“Dengan begitu maka kita dapat mewujudkan sasaran yaitu meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO. Dapat dimulai dari keluarga untuk memerangi terhadap kekerasan kemanusiaan ini. Selanjutnya lingkungan tempat tinggal mulai dari RT/RW Kita harus perangi kejahatan yang melanggar HAM ini. Begitu juga pemerintah tentunya berperan salah satunya dengan memberikan edukasi melalui kegiatan seperti saat ini,” jelasnya.

Baca juga: Dua Terdakwa TPPO di Tanjungpinang Di Vonis 3 Tahun Penjara dan Denda Rp 2 Miliar

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam, Novi Harmadyastuti menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi peserta didik dan kaum muda serta perempuan dalam memahami tindak kekerasan/TPPO agar berperan dalam upaya pencegahan dan penangannya.

Berikutnya memberikan pelayanan sebagai langkah yang tepat dalam upaya pencegahan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta tindak TPPO.

“Peserta Kegiatan Penyuluhan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak TPPO terdiri dari peserta didik yang dinaungi oleh PKBM se Kota Batam dan masyarakat peduli terhadap pencegahan TPPO di Kota Batam. Dengan narasumber Bapak Benny Kusmajadi,” katanya. (*/tribunbatam.id)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News