BATAM, TRIBUNBATAM.id - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Batam meluncurkan pengawasan Pilkada menjelang dimulainya pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Gubernur Kepri di Batam.

Kegiatan digelar di SP Plaza Kecamatan Batuaji, Sabtu (25/8/2024) malam atau jelang dua hari dimulainya masa pendaftaran calon kepala daerah ke KPU, Selasa (27/8/2024).

Peluncuran kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya Pilkada 2024, mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merusak pesta demokrasi, dan memastikan Pilkada berlangsung dengan jujur, adil, dan rahasia.

Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, Zulhadril, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah terjadinya hal-hal yang bisa merusak pesta demokrasi pemilihan serentak yang akan dilaksanakan 27 November 2024 di Provinsi Kepri.

Baca juga: Ansar Ahmad Ajak Generasi Muda Jadi Garda Terdepan Pengawasan Pilkada Kepri 2024

"Peran masyarakat sangat penting. Karena Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Kalau masyarakat berperan, hal yang merusak pesta demokrasi bisa diminimalisir dan ditangani dengan baik dan benar," katanya.

Bawaslu telah memetakan beberapa kerawanan di Pilkada serentak ini berdasarkan pengalaman di Pileg dan Pilpres.

"Adanya money politic atau politik uang, ujaran kebencian, serta berita hoaks atau bohong, hingga kampanye hitam. Itu adalah hal yang biasa terjadi di kalangan masyarakat," ungkap Zulhadril. 

Sosialisasi diharapkan bisa menjadikan masyarakat pelopor dan pelapor dalam mengawasi jalannya pelaksanaan Pilkada serentak di Kepri, khususnya Batam.

Selain itu, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi perhatian dari Bawaslu. 

"ASN harus menjaga sikap netralitasnya. Karena ini menyangkut kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pilkada serentak. ASN memiliki peran penting. Sehingga kami berharap ASN tidak terlibat dalam politik, termasuk dalam memberikan dukungan terhadap salah satu paslon. Kami ingin Pilkada ini tetap luber dan jujur, adil, dan rahasia," tegas Zulhadril.

Untuk menyukseskan pengawasan Pilkada serentak Zulhadril menambahkan semua pihak harus terlibat, termasuk stakeholder atau pemangku kebijakan, serta media yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi jalannya Pilkada serentak. 

"Ini tanggungjawab bersama," imbuhnya.

Baca juga: Pengamat Soroti Fenomena Money Politic dan Urgensi Pengawasan Pilkada Kepri 2024

Ketua Bawaslu Batam, Antonius Itoloha Gaho, menyoroti tingginya tingkat kerawanan di Batam karena merupakan wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak di Kepri. 

"Untuk itu, kami Bawaslu dan masyarakat harus bersama-sama dalam mengawal jalannya Pilkada serentak ini. Politik uang, politik identitas hingga kampanye hitam harus dicegah. Jangan sampai suara kita dibeli. Jadi, ayo kita sukseskan Pilkada serentak dan tolak berbagai hal yang bisa memecah belah di Pilkada serentak ini," tambahnya.

Dengan peluncuran pengawasan Pilkada, Bawaslu Batam berharap dapat menciptakan iklim Pilkada yang kondusif, bersih, dan demokratis, serta mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal proses demokrasi ke depan.

Bawaslu Batam menegaskan akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif, serta memberikan pelatihan kepada relawan pengawas pemilu untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan pengawasan di lapangan. (AMINUDDIN/TRIBUNBATAM.id)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News