Menanggapi pertanyaan soal pengupahan, Nuryanto memulai penjelasannya dengan memaparkan kondisinya saat duduk sebagai anggota legislatif. 

Cak Nur, sapaan Nuryanto mengatakan jika selama menjabat sebagai anggota DPRD, mereka hanya berperan sebagai penonton dalam polemik pengupahan.

DPRD Batam kerap menerima dampak dari ketidaksepakatan antara eksekutif dan buruh. Saat eksekutif didemo, maka legislatif juga ikut didemo.

"Ya kami DPRD hanya bisa merekomendasikan, namun kebijakan sepenuhnya ada di tangan eksekutif,” kata Nuryanto.

Menurut Nuryanto, pentingnya peran proaktif pemerintah dalam mengundang seluruh pihak terkait untuk berdialog dan mencari solusi bersama berdasarkan data dan fakta.

Baca juga: Nuryanto Hardi Dapat Dukungan dari IKAWANGI, Seruan Batam Mudah Disambut Antusias

Hal itu yang akan ia perkuat jika diberi kepercayaan oleh warga Bayam menjadi Walikota Batam periode 2024-2029 bersama Hardi Selamat Hood.

Lebih lanjut Nuryanto mengatakan, selama ini, dalam hal pengupahan, undangan pemerintah untuk membicarakan itu kadang diabaikan. 

“Jika pemerintah tidak tegas mengatur, maka masalah akan terus berlanjut,” tambahnya.

Nuryanto menyatakan pemerintah perlu menunjukkan ketegasan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Baik pihak pekerja, maupun pihak pengusaha.

Baca juga: NADI Hadapi Debat Perdana Pilkada Batam 2024, Nuryanto: Kami Sikapi dengan Tenang

“Pemimpin harus berani mengambil sikap tegas dalam mengawal proses pengupahan yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku. Jika pemerintah tidak dihormati, trus siapa lagi?” pungkasnya.

Nuryanto mengakhiri penjelasannya soal pengupahan di Kota Batam dengan menegaskan, pemerintah Kota Batam harus tahu posisinya dan kapasitasnya dimana sebagai kepala daerah, sebagai pemerintah, yang diberikan kewajiban untuk mengatur pada seluruh masyarakat. (TribunBatam.id/Aminuddin)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News