Awalnya, Pemkab Bintan berharap wisatawan dari Cina dan India bisa lebih banyak berkunjung ke Bintan, namun kebijakan VoA hanya berlaku untuk 13 negara yang bukan termasuk Cina dan India.

“Kami berharap Cina dan India masuk dalam kebijakan VoA karena negara tersebut merupakan penyumbang terbesar,” jelasnya.

“Namun, beberapa pelaku perjalanan dari Cina dan India yang sudah berada di Bintan justru kembali ke negaranya akibat kebijakan VoA ini.”

Untuk mengatasi masalah ini, Disbudpar Bintan berencana untuk mencari solusi melalui jalur legislatif.

Arief telah mengadakan pertemuan dengan Komisi II DPRD Bintan dan pelaku usaha pariwisata di Kawasan Pariwisata Lagoi.

Dalam pertemuan tersebut, pelaku usaha pariwisata meminta agar kebijakan VoA diperluas ke lebih dari 100 negara.

Hasil pertemuan ini nantinya akan dibawa oleh Disbudpar dan DPRD Bintan ke Pemerintah Pusat.

“Kami bersama Komisi II DPRD Bintan akan berkoordinasi dengan DPR RI, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Keuangan terkait kebijakan VoA ini,” ungkapnya.

Mohon doa dan dukungan dari sejumlah stakeholders dan masyarakat Bintan.(TRIBUNBATAM.id/ Ronnye Lodo Laleng).