Sementara itu, dari Kepulauan Anambas, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Akhmaruzzaman, menegaskan bahwa kekayaan alam yang melimpah di Natuna dan Anambas belum bisa dikelola secara maksimal karena keterbatasan administratif.

“Provinsi khusus adalah jawaban agar daerah kami bisa mengelola potensi sendiri secara optimal dan mandiri,” katanya dalam sambungan daring.

Diskusi publik ini turut menghadirkan narasumber utama seperti Dr. Oksep Adhayanto dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Ketua BP3K2NA Umar Natuna, serta dihadiri oleh berbagai tokoh penting, seperti Ketua DPRD Natuna, anggota DPRD Provinsi Dapil Natuna-Anambas, Sekda, Wakil Ketua DPRD Natuna, Forkopimda, dan kepala OPD.

Gema perjuangan pembentukan Provinsi KKNA terus bergema kuat dari jantung wilayah perbatasan. Gubernur Ansar pun menutup pernyataannya dengan harapan besar.

“Kita tidak ingin ada lagi wilayah yang tertinggal hanya karena terlalu jauh dari pusat pengambilan keputusan. Natuna dan Anambas adalah wajah Indonesia di utara. Sudah saatnya mereka mendapat tempat yang layak dalam peta pembangunan nasional.” pungkasnya. (Tribunbatam.id/endrakaputra)