TRIBUNBATAM.id, LINGGA - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyegel Pelabuhan Jetty Telaga Bintan Jaya (TBJ) pada Selasa (6/5/2025).

Jetty yang terletak di Cukas, Kabupaten Lingga tersebut selama ini digunakan oleh PT Hermina Jaya.

Penyegelan dilakukan karena ada dugaan pelanggaran izin operasional pemuatan (loading) stock file bauksit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Iya benar, kami dari PSDKP Batam melakukan penyegelan tersebut. Karena tidak ada izin KKPR Laut. Sekitar pukul 9 tadi,” kata Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Samuel Sandi Rundupadang kepada TRIBUNBATAM.id.

Dia menyampaikan penyegelan dilakukan sekira pukul 09.40 WIB, menyusul adanya dugaan pelanggaran izin operasional serta aktivitas pemuatan (loading) stock file bauksit yang tidak sesuai ketentuan berlaku.

“PSDKP memastikan akan terus meningkatkan pengawasan di wilayah pesisir dan perairan untuk menjamin kepatuhan hukum serta perlindungan lingkungan,” tegas Samuel.

Kisruh loading bauksit PT Hermina Jaya di Desa Tanjung Irat, Kecamatan Singkep Barat mendapat banyak penolakan dari warga.

Menurut warga, hal itu karena ketidakjelasan perizinan Terminal Khusus (Tersus) hingga sengketa kepemilikan stock file bauksit dengan PT Karya Raya Adi Pratama (KRAP).

Baca juga: PT Hermina Jaya Ngotot Jalankan Tambang Bauksit di Lingga, Warga Tanjung Irat Resah

Berbagai elemen masyarakat sebelumnya juga telah meminta pemerintah menghentikan aktivitas sementara PT Hermina, hingga adanya kejelasan hukum stock file loading bauksit buntut dari dugaan penganiyaan yang dilakukan oknum subcont PT Hermina Jaya di lokasi loading bauksit. 

Warga Tanjung Irat mengatakan, lokasi loading Bauksit yang berada perairan Desa Tanjung Irat tersebut, berpotensi berdampak pada penghasilan nelayan di desa tersebut. 

“Sampai sekarang kita masih menunggu kedatangan pihak perusahaan yang akan beraktivitas, untuk datang ke desa dan bertemu langsung dengan masyarakat, khususnya nelayan yang terdampak,” ungkap Kepala Desa Tanjung Irat, Yanto.

Menurut Yanto, masyarakat sebenarnya tidak menutup diri terhadap aktivitas investasi. Semua perlu disepakati bersama, apalagi ini menyangkut wilayah yang menjadi ruang hidup nelayan.

Dia menegaskan, jangan sampai aktivitas muat bauksit ke kapal di pelabuhan itu berjalan diam-diam tanpa ada kejelasan kepada warga.

“Kami harap sebelum ada musyawarah, pihak perusahaan tidak mulai aktivitas dulu. Kapal memang sudah sandar, tapi jangan langsung jalan,” tegas Kepala Desa Tanjung Irat, Yanto. (TRIBUNNEWS.id/Febriyuanda)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News