TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemerintah Kota Batam berpotensi memangkas sejumlah kegiatan pada 2026 menyusul turunnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. 

Namun, 15 program prioritas Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra dipastikan tetap berjalan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudy Panjaitan mengatakan, langkah efisiensi akan ditempuh dengan meninjau kembali kegiatan yang tidak termasuk program utama.

"Pemerintah merancang setiap kegiatan sesuai kemampuan anggaran. Jika tidak memungkinkan, maka kegiatan di luar prioritas akan dipangkas," kata Rudy, Rabu (20/8/2025).

Meski TKD untuk Batam diproyeksikan berkurang hingga Rp400 miliar, Rudy memastikan seluruh program strategis yang menjadi komitmen pimpinan daerah akan tetap dilaksanakan.

Rudy juga mengatakan Pemko Batam akan lebih selektif dalam merancang program 2026 agar visi pembangunan kota tetap tercapai. 

"Prioritas utama adalah memastikan masyarakat tidak kehilangan manfaat langsung dari program pemerintah," kata Rudy.

Adapun 15 program Prioritas Pemko Batam di antaranya:

• Optimalisasi pelayanan air bersih
• Penanganan banjir
• Pengobatan gratis bagi warga ber-KTP Batam dan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan
• Pinjaman modal tanpa bunga hingga Rp20 juta bagi UMKM
• Seragam gratis untuk siswa baru SD dan SMP
• Bantuan bagi lansia
• Peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja dan industri kreatif
• Beasiswa untuk masyarakat hinterland dan siswa berprestasi kurang mampu
• Penataan transportasi publik terintegrasi (BRT dan LRT)
• Percepatan pembangunan jalan lingkar
• Pusat seni budaya paguyuban se-Kota Batam
• Pengelolaan pasokan kebutuhan pokok
• Pengelolaan sampah ramah lingkungan berbasis teknologi
• Pembangunan sekolah dan ruang kelas baru
• Peningkatan investasi dan destinasi MICE (Meeting, Incentives, Conferences, Exhibitions)

Pemerintah Pusat Pangkas TKD Hingga 24,8 Persen 

Seperti diketahui dalam RAPBN 2026, pemerintah pusat memangkas total anggaran TKD menjadi Rp650 triliun, turun 24,8 persen dibanding proyeksi 2025 sebesar Rp864,1 triliun. 

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pengurangan ini sejalan dengan pergeseran pola pembiayaan pembangunan daerah.

"Meskipun TKD menurun, belanja pemerintah pusat di daerah justru meningkat signifikan. Total alokasi program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat mencapai Rp1.376,9 triliun," jelas Sri Mulyani.

Penurunan TKD 2026 menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir.

Berikut catatan besaran TKD nasional

• 2021: Rp785,7 triliun
• 2022: Rp816,2 triliun
• 2023: Rp881,4 triliun
• 2024: Rp863,5 triliun
• 2025: Rp864,06 triliun
• 2026: Rp650 triliun (proyeksi)

Rincian TKD 2026

• Dana Bagi Hasil (DBH): Rp45,1 triliun
• Dana Alokasi Umum (DAU): Rp373,8 triliun
• Dana Alokasi Khusus (DAK): Rp155,5 triliun
• Dana Otonomi Khusus (Otsus): Rp13,1 triliun
• Dana Keistimewaan DIY: Rp500 miliar
• Dana Desa: Rp60,6 triliun
• Insentif Fiskal: Rp1,8 triliun. (TribunBatam.id/Pertanian Sitanggang)