TRIBUNBATAM.id, KEPRI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (DPRD Kepri) menyetujui rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

Penetapan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri yang digelar di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD, Tanjungpinang, Senin (25/8).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri Iman Sutiawan.

Setelah melalui persetujuan bersama, dilakukan penandatanganan berita acara oleh Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad dan unsur pimpinan DPRD.

Sebelum pengesahan, Wakil Ketua I DPRD Kepri, Dewi Kumalasari membacakan laporan akhir Badan Anggaran (Banggar).

Dalam laporannya disampaikan bahwa perubahan APBD Tahun 2025 dilakukan berdasarkan dinamika regulasi, kebijakan, serta asumsi ekonomi makro yang berkembang sepanjang tahun berjalan.

Perubahan ini juga mengacu pada ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Dewi Kumalasari, penyesuaian anggaran diperlukan untuk merespons perubahan asumsi pendapatan, pergeseran belanja, penggunaan SiLPA tahun sebelumnya.

Serta kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada struktur APBD Kepri.

“Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, perubahan APBD Tahun 2025 diharapkan mampu menampung kebutuhan pembangunan prioritas yang belum terakomodir pada APBD murni,” ujarnya.

Sementara Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kepri yang telah menuntaskan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025 dengan baik.

Ia menegaskan bahwa perubahan APBD ini tetap menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp3,911 triliun atau mengalami penurunan sekitar Rp7,3 miliar dibandingkan APBD murni.

Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp3,933 triliun atau meningkat sekitar Rp14,7 miliar. 

Dari sisi pembiayaan netto, terdapat kenaikan signifikan menjadi Rp22,2 miliar akibat penyesuaian penerimaan SiLPA tahun 2024 sesuai hasil audit BPK.

Ia juga menekankan bahwa alokasi belanja dalam perubahan APBD 2025 telah memperhatikan mandatory spending dan standar pelayanan minimal (SPM) yang diamanatkan pemerintah pusat.

Anggaran pendidikan dialokasikan Rp1,11 triliun atau 28,23 persen dari total belanja daerah, melampaui batas minimal 20 persen.

Belanja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan Rp1,07 triliun atau 33,28 persen.

Sedangkan belanja pegawai mencapai Rp1,32 triliun atau 33,74 persen, sedikit di atas ambang batas 30 persen.

Ia berharap, perubahan APBD Kepri 2025 ini menghasilkan program pembangunan yang berkualitas, menyentuh kepentingan masyarakat, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan Kepri.

“Kami menyadari penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah melalui proses pembahasan yang serius, intens, serta penuh dengan masukan untuk penyempurnaan," sebutnya. (TribunBatam.id/Jlu/*)