Pekerja Migran Ilegal di Kawasan Perbatasan Jadi Perhatian Bupati Bintan Roby Kurniawan

TRIBUN BATAM.id, BINTAN - Pemerintah Kabupaten Bintan dan ingin berantas kasus PMI tak resmi di wilayah Bintan, Kepulauan Riau (Kepri).

Ketegasan itu di sampaikan Bupati Bintan Roby Kurniawan setelah bertemu dengan Satuan Tugas Pekerja Migran Ilegal (Satgas PMI) Bintan, di ruang rapat bawah, Bapperida Bintan, Senin (17/11/2025).

Pertemuan ini sebagai respons atas meningkatnya kasus penempatan PMI non-prosedural di wilayah perbatasan, terutama melalui jalur-jalur tikus di Bintan. 

Hal ini dianggap sudah meresahkan masyarakat di wilayah Bintan.

Audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara Pemkab Bintan, aparat penegak hukum, dan Satgas PMI.

Upaya bersama ini diarahkan pada pengawasan intensif, pencegahan keberangkatan ilegal, edukasi kepada masyarakat, serta pendampingan bagi korban maupun calon PMI yang ingin berproses secara resmi.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menyampaikan apresiasi kepada Satgas PMI atas komitmen dan kerja keras mereka di lapangan.

“Saya memberikan apresiasi kepada Satgas PMI Bintan yang terus menjaga daerah ini dari aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat kita sendiri," kata Roby.

Pemerintah Kabupaten Bintan sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan Satgas, terutama dalam pencegahan dan penanganan kasus PMI ilegal. 

Ia menegaskan bahwa penanganan PMI membutuhkan kolaborasi yang kuat antar berbagai sektor.

“Isu PMI Ilegal bukan persoalan satu lembaga saja. Ini urusan bersama karena menyangkut keselamatan warga dan keamanan daerah," akunya. 

Kolaborasi antara pemerintah daerah, Satgas PMI, kepolisian, Imigrasi, hingga tokoh masyarakat sangat diperlukan agar penanganannya cepat, tepat, dan terarah.

"Ketika semua bergerak bersama, ruang gerak para perekrut ilegal akan semakin sempit," kata dia.

Bupati menekankan bahwa penguatan sinergi tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dini melalui edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat. 

Pemerintah berkomitmen untuk memperluas layanan bagi calon pekerja migran agar dapat berproses secara resmi dan aman.