Bupati Bintan Minta OPD Agar Bekerja Profesional dan Berintegritas: Fokus ke Program Prioritas

Ringkasan Berita:

• Bupati Bintan Roby Kurniawan meminta perangkat daerah agar tidak menunda-nunda program lagi
• Bagi Roby, program prioritas seperti seragam sekolah gratis, dan kesehatan harus tetap dijalankan dan masih menjadi program utama
• Roby mengatakan di masa mendatang perangkat daerah harus mampu berinovasi mendatangkan anggaran agar tidak hanya mengandalkan APBD

TRIBUNBATAM.id, BINTAN - Bupati Bintan Roby Kurniawan meminta perangkat daerah agar tidak menunda-nunda program lagi.

Orang nomor satu di Bintan itu menyerukan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menjalankan program yang sudah ada.

"Meski tahun 2026 ini ada pengurangan dana transfer ke daerah, namun semangat kita jangan pernah pudar," kata Roby usai Penandatanganan Pakta Integritas dan Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bintan, di Aula Kantor Bupati Bandar Seri Bentan, kemarin. 

Bagi Roby, program prioritas seperti seragam sekolah gratis, dan kesehatan harus tetap dijalankan dan masih menjadi program utama.

Selain itu, program sosial, seperti BLT Lansia dan BPJS Ketenagakerjaan juga tetap dijalankan. 

"Kita tetap fokus program prioritas tersebut, " kata Roby.

Roby mengatakan di masa mendatang perangkat daerah harus mampu berinovasi mendatangkan anggaran agar tidak hanya mengandalkan APBD.

Baca juga: Bupati Bintan Roby Minta OPD Tingkatkan Semangat Kerja, Utamakan Kepentingan Warga di 2026

"Kita harus sama-sama menjolok anggaran," tegas Roby. 

Dia mengajak perangkat daerah di Pemkab Bintan untuk berkomitmen menjalankan program yang sudah disiapkan.

Seluruh jajarannya pemerintah daerah juga diminta melaksanakan APBD secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Bupati menjelaskan, APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp1,057 triliun.

Anggaran tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama disebabkan berkurangnya alokasi transfer dari pemerintah pusat.

Kondisi ini menuntut seluruh perangkat daerah untuk lebih cermat, efisien, dan tepat sasaran dalam penggunaan anggaran.

“Dengan adanya penurunan APBD Tahun 2026, saya meminta seluruh perangkat daerah untuk lebih bijak dan disiplin dalam penggunaan anggaran, mengurangi belanja yang tidak prioritas, serta fokus pada program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.