Soal MBG Bermasalah, Kapolda Kepri Kumpulkan Kepala SPPG di Batam Beri Evaluasi

BATAM, TRIBUNBATAM.id – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Riau (Kepri) memicu keresahan siswa dan orang tua. 

Bukan tanpa sebab, hal itu menyusul adanya temuan makanan basi, berulat, hingga dugaan keracunan dan membuat Polda Kepri turun tangan. 

Merespons itu, seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Batam dikumpulkan di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Selasa (30/9/2025).

Pertemuan itu dipimpin langsung Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin. Sejumlah instansi terkait turut hadir mengawal, ada BPOM Kepri, Dinas Kesehatan, serta Biddokkes Polda Kepri. 

Layaknya dievaluasi, para Kepala SPPG diberi pengarahan agar lebih tegas dalam mengawasi pengolahan dan distribusi makanan ke sekolah-sekolah.

Kapolda Asep menegaskan, peran SPPG sangat vital dalam memastikan kualitas makanan tetap aman hingga sampai ke siswa. Ia menyebut sebagian besar persoalan muncul karena lemahnya kontrol di dapur hingga distribusi.

“Permasalahan ini lebih banyak karena mekanisme pengiriman. Misalnya, makanan dikirim pagi, tapi baru dibuka siang, otomatis kualitasnya menurun. SPPG harus memastikan standar ini berjalan sesuai SOP,” ujar Asep.

Selain distribusi, pihaknya juga menemukan fakta sebagian siswa masih membeli jajanan sebelum menyantap MBG. Hal ini membuat sumber masalah sulit dipastikan, apakah dari makanan MBG atau dari jajanan di luar.

Dalam forum tersebut, Kapolda Kepri meminta Kepala SPPG untuk lebih cepat bergerak dalam memitigasi dan mengantisipasi kejadian serupa.

“Alhamdulillah di Kepri ini permasalahan (MBG) tidak banyak, tapi tetap harus diantisipasi. SPPG adalah ujung tombak. Kalau ada masalah, Kepala SPPG harus bisa memberi jawaban dan melakukan koreksi di lapangan,” katanya.

Kapolda menegaskan, evaluasi ini adalah bagian dari upaya bersama menjaga keberlangsungan program MBG agar benar-benar memberi manfaat tanpa menimbulkan keresahan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan BPOM untuk terus memonitor pelaksanaan MBG. Jika setelah evaluasi masih ditemukan masalah serius, tentu ada langkah lebih jauh,” tuturnya. (TribunBatam.id/bereslumbantobing)