FTZ Bintan Karimun Akan Diperluas, Kepri Tawarkan Peluang Baru bagi Investor Selain Batam

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus mendorong perluasan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di wilayah Bintan dan Karimun. 

Langkah ini diambil untuk memperluas pilihan investasi selain di Batam yang lebih dulu berstatus FTZ.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan perluasan FTZ merupakan upaya menghadirkan kepastian bagi investor sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di dua daerah tersebut.

“Kita mengusulkan agar Bintan dan Karimun bisa menjadi FTZ menyeluruh, sementara Natuna, Anambas, dan Lingga didorong dengan konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” ujar Ansar saat menghadiri kegiatan FIN OJK di One Batam Mall, Batam Center, Jumat (3/10/2025).

Ansar menjelaskan, usulan FTZ menyeluruh di Bintan dan Karimun sejatinya telah disampaikan sejak empat tahun lalu kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

Namun, baru-baru ini mulai mendapatkan respons positif dari pemerintah pusat.

“Kemarin sudah di-follow up, dan Pak Menko menyampaikan akan dilakukan kajian melalui lembaga independen. Kajian ini akan menilai efektivitas percepatan ekonomi dan investasi, termasuk potensi kehilangan pendapatan daerah, peluang lapangan kerja, inflasi, serta dampak jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.

Ansar mengatakan, karakteristik FTZ di Bintan dan Karimun nantinya akan berbeda dengan Batam. 

Hal ini karena sebagian besar lahan di dua daerah tersebut merupakan milik masyarakat atau swasta, bukan dikuasai oleh BP Batam.

“Mungkin konsep FTZ-nya nanti berbeda dengan Batam, karena di Bintan dan Karimun tanahnya merupakan kepemilikan pribadi. Jadi, investor bisa langsung melakukan pembebasan lahan, dan pemerintah daerah akan memfasilitasi,” ujarnya.

Ansar menegaskan, perluasan FTZ menjadi bagian dari strategi besar menjadikan Kepri sebagai lokomotif ekonomi nasional. 

Ansar juga optimistis, dengan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan KEK di berbagai daerah, Kepri akan semakin menarik bagi investor dalam dan luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan II 2025 tercatat mencapai 7,14 persen, tertinggi di Sumatra dan ketiga di tingkat nasional. Sementara PDRB per kapita Kepri telah mendekati 11.000 dolar AS per tahun.

“Kita semua harus menjaga momentum pertumbuhan ini dan memastikan aktivitas ekonomi benar-benar menjadi mesin penggerak kesejahteraan masyarakat Kepri,” kata Ansar.

Lebih lanjut, Ansar menambahkan, dengan perluasan FTZ, investor kini memiliki lebih banyak pilihan lokasi berinvestasi, tidak hanya di Batam. 

Selain itu, Pemprov Kepri juga tengah mempercepat usulan sejumlah daerah lain untuk menjadi KEK.

“Terbaru, di Kabupaten Lingga sudah ada wilayah yang sedang disiapkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus,” kata Ansar. (Tribunbatam.id/Pertanian Sitanggang)