SAMPAH DI BATAM

Batam Darurat Sampah, Anggota Komisi I DPRD Batam Ungkap Fakta, Mustofa: 7 Tahun Selalu Dicoret

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Dr. Muhammad Mustofa, SH, MH, blak-blakan terkait persoalan sampah di Batam. Ada apa sebenarnya?

TribunBatam.id/Pertanian Sitanggang
SAMPAH DI BATAM - Tumpukan sampah di salah satu lokasi di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dibakar warga karena sudah menumpuk, Minggu (9/11/2025). Anggota Komisi I DPRD Batam, Dr. Muhammad Mustofa, SH, MH mengungkap fakta terkait persoalan sampah di Batam. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Persoalan sampah di Batam yang belum juga tuntas menyita perhatian DPRD Batam.

Anggota Komisi I DPRD Batam, Dr. Muhammad Mustofa, SH, MH mengungkapkan jika persoalan sampah di Batam ini bukan muncul tiba-tiba.

Melainkan akibat dari kesalahan perencanaan dan kebijakan anggaran selama bertahun-tahun.

“Selama 7 tahun terakhir, anggaran untuk penanganan sampah itu selalu kami masukkan di Banggar DPRD Batam. Tapi setiap kali masuk tahap finalisasi, selalu dicoret dengan alasan tidak ada uang,” ungkap Mustofa, Minggu (9/11/2025).

Mustofa, mengatakan selama tujuh tahun terakhir pemerintah kota lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dibanding pengelolaan sampah.

“Tahun ini puncaknya. Batam darurat sampah. Hampir di semua sudut kota terlihat tumpukan sampah. Pemerintahan sebelumnya hanya fokus pada pembangunan jalan, tapi tidak peduli pada sampah,” ucapnya.

Mustofa menjelaskan, sejak 2022 hingga 2024, DPRD sebenarnya sudah memberi banyak catatan penting dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali kota.

Salah satunya adalah rekomendasi untuk penambahan bin kontainer dan armada pengangkut (amrol), karena kondisi kendaraan yang ada sudah tidak layak jalan.

“Waktu itu kami sudah anggarkan untuk pengadaan armada dan Bin kontainer. Tapi saat finalisasi anggaran, semua hilang dengan alasan uang tidak cukup," kata Mustofa.

Diamenjelaskan, Wali kota Batam saat itu mengalihkan anggaran ke sejumlah proyek prioritas lain seperti pembangunan jalan.

Akibatnya, kata Mustofa, hingga akhir 2024, hanya sekitar 10 persen armada pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang masih bisa beroperasi.

“Bayangkan, alat yang bisa beroperasi hanya 10 persen untuk mengangkut sampah se-Kota Batam. Jelas tidak cukup,” kata Mustofa.

Mustofa mengatakan, DPRD Batam bersama pemerintah kota kini sudah berusaha memperbaiki kondisi tersebut lewat perubahan anggaran 2025.

“Dalam perubahan ini kami sudah masukkan anggaran untuk 50 bin kontainer, 10 unit amrol, 5 ekskavator serta pembangunan 3 UPT dan 3 TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu),” jelasnya.

Ketiga TPST tersebut akan dibangun di Sungai Beduk, Sanggulung, dan satu lokasi lain, lengkap dengan fasilitas insinerator untuk mengolah sampah di sejumlah wilayah padat.

Sumber: Tribun Batam
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved