DAFTAR 7 Berita Populer Batam Hari Ini, Polemik UMK 2026 Hingga Oknum Hakim Dipecat Gegara Selingkuh

“Penetapan UMP dan UMK tahun 2026 sudah final dan akan segera kami kirimkan ke pemerintah pusat. Implementasinya berlaku efektif mulai 1 Januari 2026,” ujar Dicky, Selasa (23/12/2025).

Dicky mengatakan penetapan upah minimum bukan sekadar angka.

Baca Selengkapnya

Hakim di Batam Kena Pecat Gegara Selingkuh dengan Anggota Ormas, PN Batam: Sudah Tak Bertugas

Ringkasan Berita:

• Majelis Kehormatan Hakim memecat tidak dengan hormat hakim berinisial Hs yang bertugas di Kota Batam, Provinsi Kepri.
• Langkah tegas diambil setelah hakim yang bertugas di Batam itu tak jalankan tugasnya hingga selingkuh dengan anggota ormas berinisial S.
• Juru bicara Pengadilan Negeri (PN) Batam buka suara soal kinerja Hs.

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Batam, Vabiannes Stuart Wattimena mengungkap jika hakim berinisial Hs sudah absen menjalankan tugasnya di PN Batam selama hampir dua tahun.

Kondisi ini ia ungkap setelah Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada Hakim HS yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Batam di Gedung Mahkamah Agung pada Kamis (18/12/2025).

"Yang bersangkutan sejak sekitaran tahun 2023 sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai hakim di PN Batam," ujar Wattimena saat ditemui pada Selasa, (23/12/2025).

Ia menjelaskan, PN Batam telah melakukan pemanggilan secara patut dan sah kepada HS untuk menjalankan tugas maupun menggunakan hak jawab.

Baca Selengkapnya

Insiden Kapal di PT ASL Batam Renggut 14 Pekerja Belum Ada Tersangka, Polisi Periksa Ahli Pidana

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Menjelang akhir Desember 2025, penetapan tersangka kasus ledakan kapal Federal II milik PT ASL Shipyard di Kelurahan Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji, Kota Batam, Provinsi Kepri belum juga dilakukan. 

Polisi menyebut proses proses penyidikan masih berjalan dengan pemeriksaan tambahan terhadap ahli pidana.