Adu Mulut Warnai Kedatangan PKL Tanjunguncang ke DPRD Batam, Mustofa Terpancing Emosi

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Suasana di depan Kantor DPRD Kota Batam memanas saat belasan perwakilan pedagang kaki lima (PKL) di depan PT Wasco, Tanjunguncang, Batuaji, mendatangi gedung dewan, Kamis (21/5/2026).

Anggota Komisi I DPRD Batam, Muhammad Mustofa, terlibat adu mulut dengan kuasa hukum pedagang, Marihot, saat pembacaan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) tahun 2025 lalu.

Perselisihan bermula ketika Marihot membacakan salah satu poin hasil RDP sebelumnya, yang menyebut Komisi I DPRD Batam akan turun langsung meninjau lokasi lapak pedagang di depan PT Wasco Tanjunguncang.

Namun para pedagang mengaku, hingga kini belum pernah melihat anggota DPRD datang ke lokasi mereka berjualan.

Mendengar pernyataan itu, Mustofa langsung membantah dan menegaskan bahwa DPRD tidak selalu mempublikasikan setiap kegiatan mereka.

“Jadi jangan dibilang kita tidak turun. Kita datang ke sana rombongan. Waktu itu kita datang setelah meninjau tanah warga yang dijadikan jalan pelabuhan,” kata Mustofa.

Pernyataan tersebut langsung disanggah para pedagang. Mereka mengaku tidak pernah melihat satu pun anggota DPRD datang ke lokasi selama ini.

“Tidak pernah ada DPRD yang datang ke lokasi. Kami tiap hari berjualan di sana,” kata para pedagang.

Kuasa hukum pedagang, Marihot, kemudian menegaskan apa yang ia sampaikan merupakan keluhan langsung dari para pedagang.

“Jadi apa yang saya sampaikan bukan karangan. Itu pedagang sendiri yang bicara,” katanya.

Ucapan itu membuat Mustofa semakin terpancing emosi. Dengan nada tinggi ia meminta Marihot tidak menuduh DPRD tidak bekerja.

“Eh tunggu dulu, suaramu jangan keras-keras. Jangan menuduh kami tidak turun,” tegas Mustofa sambil menunjuk ke arah Marihot.

“Ini bukan saya yang bicara, tetapi pedagang,” balas Marihot.

Para pedagang yang berada di lokasi juga ikut berteriak, menyatakan mereka tidak pernah melihat anggota DPRD turun langsung ke lapangan.

Situasi semakin riuh ketika Mustofa kembali menegaskan bahwa pekerjaan DPRD tidak harus dipamerkan ke publik.