Lapak Dibongkar, PKL di Depan Wasco Tanjunguncang Datangi BP Batam dan DPRD Cari Keadilan

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Nasib pedagang kaki lima di Batam yang selama ini berjualan di depan PT Wasco, Tanjunguncang, Kecamatan Batu Aji, hingga kini belum menemukan titik terang pasca lapak mereka dibongkar Satpol PP Batam. 

Para pedagang saat ini sudah tidak memiliki mata pencaharian. Untuk mencari keadilan para pedagang bersama mahasiswa yang tergabung dalam HMI MPO Batam Madani menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor BP Batam, Senin (25/5/2026).

Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk dan melakukan orasi di depan gerbang Kantor BP Batam selama kurang lebih 30 menit. 

Bahkan, mereka sempat memasang spanduk bertuliskan “Gedung Ini Disita HMI” di pagar kantor BP Batam.

Namun aksi itu tidak berlangsung lama. Aparat kepolisian membubarkan massa karena lokasi aksi dinilai tidak sesuai dengan surat pemberitahuan yang sebelumnya hanya diajukan untuk aksi di DPRD Batam.

Setelah dibubarkan, massa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Batam untuk melanjutkan aksi dan menyampaikan tuntutan mereka kepada wakil rakyat.

Koordinator aksi, Andi, mengatakan para pedagang kini tidak lagi memiliki penghasilan setelah lapak mereka dibongkar. 

Andi mengatakan penertiban tersebut lebih berpihak kepada kepentingan investor dibanding masyarakat kecil.

“Janganlah BP Batam lebih peduli terhadap investor dibanding masyarakat. Kalau memang untuk kepentingan pemerintah kami siap pindah, tapi kenapa sekarang pemerintah lebih pro kepada investor tanpa mempedulikan masyarakat,” kata Andi saat berorasi.

Andi mengatakan, para pedagang hanya ingin mencari nafkah secara halal untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kami ini warga Batam, kami mau mendapatkan uang dengan cara yang halal. Kami bukan pencuri,” katanya.

Andi menambahkan, para pedagang tidak menolak investasi masuk ke Batam. Namun pemerintah diminta tidak mengabaikan masyarakat kecil demi kepentingan investor.

“Kita sangat mendukung investor datang ke Batam. Tanpa investor, Batam tidak berkembang. Tapi jangan sampai masyarakat malah jadi korban,” ujarnya.

Andi juga berharap pemerintah dapat menyediakan lokasi relokasi yang layak bagi para pedagang agar tetap bisa berjualan tanpa mengganggu aktivitas perusahaan.

“Kalau memang tidak boleh lagi berjualan di lokasi lama, carikan solusi. Mungkin digeser ke lahan lain yang tidak mengganggu perusahaan maupun akses jalan. Yang penting kami bisa tetap mencari nafkah,” katanya.