Pembayaran Kontraktor Belum Tuntas, Pemkab Lingga Terkendala Anggaran

Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah meminta para kontraktor untuk tetap bersabar.

Ia menegaskan komitmen Pemkab Lingga bersama Bupati dan Wakil Bupati untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran secara bertahap.

Sebagai langkah penanganan, Pemkab Lingga telah melakukan efisiensi melalui rasionalisasi belanja serta pengetatan pengeluaran yang tidak menjadi prioritas.

Selain itu, opsi penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga mulai dipertimbangkan.

“Jika kondisi keuangan belum memungkinkan, maka akan dilakukan penyesuaian TPP dengan pemotongan sekitar 35 hingga 50 persen mulai April 2026. Ini keputusan berat, tetapi harus diambil dalam situasi saat ini,” tegas Armia.

Situasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lingga tengah menghadapi tekanan fiskal yang cukup serius.

Sehingga diperlukan kebijakan strategis serta dukungan semua pihak agar stabilitas keuangan daerah tetap terjaga dan kewajiban kepada pihak ketiga dapat segera dituntaskan.(TribunBatam.id/Febriyuanda)