DPRD Natuna Sahkan APBD 2026 Rp1,048 Triliun, Turun dari Tahun Sebelumnya

Kemudian pendapatan transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun antar daerah sebesar Rp912,72 miliar, atau turun Rp248,28 miliar dibandingkan pengajuan tahun 2025 sebesar Rp1,16 triliun.

Berikutnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp7,08 miliar, sedikit menurun dibandingkan pengajuan tahun 2025 sebesar Rp7,4 miliar.

Penurunan ini menyebabkan total APBD Natuna 2026 Rp1,048 triliun.

Juru bicara Fraksi Golkar, Azi mengatakan, bahwa pihaknya memahami kondisi penurunan APBD tahun depan karena masih adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Rancangan APBD 2026 ini memang jauh lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Hal itu dapat dimaklumi karena efisiensi anggaran masih berlanjut. Natuna juga masih sangat bergantung pada transfer pusat, terutama dari dana bagi hasil minyak dan gas bumi,” ujar Azi.

Ia menambahkan, untuk itu menjadi pengingat Pemda Natuna agar perlu mencari strategi baru untuk meningkatkan PAD.

“Pemerintah daerah harus memikirkan cara lain agar PAD meningkat, misalnya dari sektor perikanan dan pariwisata yang potensinya besar untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PDI-Plus, Tabrani menekankan, agar pemerintah menyesuaikan kegiatan pembangunan dengan kondisi keuangan daerah.

“Kegiatan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan listrik,” katanya.

Ia juga mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi aset daerah dan BUMD.

“Setiap dinas perlu meningkatkan potensi pajak agar bisa menjadi PAD. BUMD juga harus dioptimalkan, termasuk pemanfaatan aset daerah yang dikelola secara baik,” ujar Tabrani.

Sementara itu, Fraksi Gerindra-Demokrat Indonesia (Gemoi) melalui Dardani, berharap agar alokasi anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam setiap penggunaan anggaran.

“Kami berharap Bupati dalam menyusun APBD memaksimalkan anggaran untuk kepentingan masyarakat, bukan golongan. Potensi pajak dan retribusi daerah harus dimaksimalkan. Fokus pada pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan,” tegasnya.

Selanjutnya, Ketua DPRD Natuna, Rusdi menegaskan, bahwa berdasarkan hasil pembahasan seluruh fraksi, APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp1.048.202.600.000,00.