Minta Kepastian Kontrak Hingga Status, PPPK Paruh Waktu di Natuna RDP Bersama DPRD dan Pemda

“Kalau nanti menjadi PPPK penuh waktu memang otomatis masuk ke belanja pegawai. Tapi selama ini kami masih di barang dan jasa,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Natuna, M Erimuddin, menegaskan pihaknya mendukung perjuangan PPPK Paruh Waktu, namun tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Ia mengungkapkan, Kabupaten Natuna saat ini menghadapi tantangan besar karena pemerintah pusat menetapkan batas belanja pegawai maksimal 30 persen mulai tahun 2027.

Padahal saat ini, belanja pegawai Natuna sudah mencapai sekitar 43 persen APBD, bahkan belum termasuk jika seluruh PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi penuh waktu.

“Mulai 2027 seluruh kabupaten kota akan berat dengan kebijakan batas belanja pegawai 30 persen ini,” katanya.

Meski demikian, DPRD tetap mendorong agar keberadaan PPPK Paruh Waktu tetap diperjuangkan karena selama ini banyak membantu pelayanan pemerintahan.

“Kita dukung keberadaan kawan-kawan PPPK ini, apalagi ada yang sudah bekerja belasan tahun. Tapi tentu tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kemampuan anggaran,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala BKPSDM Natuna, Muhammad Alim Sanjaya menyebut jumlah PPPK Paruh Waktu di Natuna saat ini mencapai sekitar 2.210 orang.

Namun jumlah tersebut terus mengalami perubahan karena ada pegawai yang lulus seleksi lain, mengundurkan diri, meninggal dunia hingga diberhentikan karena persoalan hukum.

“Ada sekitar 40 orang yang sudah berhenti, sebagian lulus seleksi, ada juga yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan ada yang diberhentikan,” jelasnya.

Alim memastikan, hingga saat ini belum ada wacana penghentian kontrak PPPK Paruh Waktu di Natuna.

Pemerintah daerah bahkan telah menyiapkan anggaran perpanjangan kontrak dalam DPA tahun 2027 melalui belanja barang dan jasa.

“Nanti sekitar akhir September kita akan buat surat usulan perpanjangan SK PPPK paruh waktu,” katanya.

Ia juga menegaskan, hingga kini pemerintah pusat belum mengeluarkan petunjuk teknis maupun mekanisme resmi terkait pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu.

“Untuk mekanisme menjadikan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu itu belum ada juknis dan aturannya. Kemungkinan nanti tetap ada seleksi, tapi sekarang belum ada,” ujarnya.

Menurut Alim, pemerintah pusat saat ini juga masih terus mencari formulasi terbaik terkait status PPPK Paruh Waktu di seluruh daerah.

“Sampai saat ini tidak ada wacana untuk tidak memperpanjang PPPK paruh waktu. Kita tetap mengikuti aturan nasional sambil menunggu solusi dari pemerintah pusat,” tutupnya. (Tribunbatam.id/birrifikrudin).