Langkah Tegas Prabowo pada Anggota DPR RI Beri Pernyataan Keliru, Berlaku Mulai 1 September 2025

TRIBUNBATAM.id - Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto memberikan tindakan tegas pada Anggota DPR RI yang menyampaikan pernyataan keliru.

Pernyataan resmi tersebut diungkapkan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Seperti diketahui, dalam beberapa hari terakhir banyak unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia.

Pemicunya karena sikap hingga kebijakan Anggota DPR RI yang dinilai keliru oleh masyarakat Indonesia.

Hingga akhirnya terjadilah pengerusakan fasilitas umum, pembakaran gedung DPRD hingga penjarahan di rumah politisi.

Karena situasi sudah tidak kondusif, Prabowo langsung buka suara sekaligus memberikan peringatan untuk Anggota DPR RI.

Prabowo menegaskan bahwa mulai mulai 1 September 2025, setiap Anggota DPR RI yang memberikan pernyataan keliru akan dicabut dari keanggotaannya.

“Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Keputusan tersebut bahkan sudah disepakati oleh DPR RI serta beberapa ketua umum partai politik.

Selain itu, Prabowo telah mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai memicu keresahan publik.

Mulai dari besaran tunjangan anggota dewan hingga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium tunjangan kerja ke luar negeri,” ujarnya.

Baca juga: Prabowo Perintahkan Polri dan TNI Tindak Tegas Pelaku Perusak dan Penjarah

Ia menekankan bahwa para anggota DPR harus lebih peka dan berpihak kepada masyarakat.

Langkah tersebut, lanjut Prabowo, diambil sebagai bentuk tanggung jawab partai politik dan parlemen untuk memperbaiki kepercayaan rakyat.

“Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan kepala umum partai juga telah menyampaikan melalui Ketua Fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat,” kata dia.