Langkah Tegas Prabowo pada Anggota DPR RI Beri Pernyataan Keliru, Berlaku Mulai 1 September 2025

Prabowo memastikan bahwa aspirasi rakyat akan tetap dihormati dan difasilitasi, namun aksi-aksi anarkis yang terjadi dalam demonstrasi belakangan ini tidak bisa ditoleransi.

“Saudara-saudara sekalian sekali lagi aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati, hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat dipungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah terhadap mengarah kepada makar dan terorisme,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo tampil bersama Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Sekjen PKS Mohammad Kholid, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ibas Yudhoyono, Ketua Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

4 Anggota DPR RI Dinonaktifkan

Buntut ricuh protes kenaikan tunjangan anggota DPR RI, empat politikus Senayan dinonaktifkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI oleh partainya masing-masing.

Keempat anggota DPR RI yang dinonaktifkan di antaranya Ahmad Sahroni (NasDem), Nafa Urbach (NasDem), Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio (PAN) dan Surya Utama alias Uya Kuya (PAN).

Mereka dinonaktifkan dari DPR RI oleh partainya buntut pernyataan mereka yang dinilai memperkeruh suasana sehingga menimbulkan demonstrasi besar di Jakarta dan sejumlah wilayah di Indonesia.

Nonaktif dari DPR artinya diberhentikan sementara dari kerja-kerja legislatif.

Ketentuan mengenai penonaktifan atau pemberhentian sementara anggota DPR tertuang dalam pasal 19 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam pasal 19 ayat 4 disebutkan bahwa, anggota DPR yang nonaktif tetap mendapatkan hak gaji seperti biasa.

“Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 19 ayat 4 Peraturan DPR Nomor 1/2020.

Ini artinya, meskipun Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dinonaktifkan dari DPR, keduanya masih merupakan anggota DPR dan tetap mendapatkan gaji.

Penonaktifan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI buntut dari pernyataannya yang memicu kemarahan publik terkait kenaikan tunjangan anggota DPR RI.

(TribunBatam.id)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Prabowo Sebut Anggota DPR yang Buat Pernyataan Keliru Dicabut Keanggotaannya Mulai 1 September 2025"