Papua Barat Daya Menjerit, Dana Bagi Hasil 2026 Dipangkas hingga Rp 426 Miliar, Sorong Terbesar

TRIBUNBATAM.id - Kota dan Kabupaten di Papua Barat Daya menjerit. Dana bagi hasil 2026 dipangkas hingga Rp 426 atau 55 persen dari tahun 2025.

Total DBH 2026 untuk provinsi, kota, dan kabupaten di Papua Barat Daya sebesar Rp 147 M.

Angka ini jauh merosot dibandingkan pagu DBH 2025 yakni sebesar Rp 279 M.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Provinsi Papua Barat Daya mengalami penurunan drastis dari Rp 279 miliar menjadi Rp 147 miliar.

Kabupaten Sorong juga bernasib serupa.

Dari pagu DBH 2025 sebesar Rp 186 miliar, pemerintah pusat memangkas menjadi Rp 56 miliar.

Artinya Sorong kehilangan Rp 130 Miliar.

Inilah DBH 2026 kota dan kabupaten di Papua Barat Daya

DBH merupakan bagian dari dana transfer ke daerah. 

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Jenis-jenis DBH meliputi

DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.
DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau.
DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan.