Kamis, 7 Mei 2026

Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Rp 700 Ribu, Mensos Saifullah Yusuf Siap Diaudit

Pagu anggaran pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat 2026 mencapai Rp 27 miliar untuk 39.345 siswa menuai sorotan

Tayang:
Istimewa/ist
Dok. Kemensos SEPATU SEKOLAH RAKYAT - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggelar zoom meeting bersama kepala Sekolah Rakyat, tenaga pendidik, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kantor Kementerian Sosial, Senin (4/5/2026). Saifullah Yusuf buka suara terkait polemik pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang ramai disorot publik karena disebut mencapai Rp700 ribu per pasang. 

TRIBUNBATAM.id - Pagu anggaran pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat 2026 mencapai Rp 27 miliar untuk 39.345 siswa.

Sehingga harga per pasang sepatu berkisar Rp 700.000 per pasang.

Anggaran ini menuai sorotan. 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengaku, angka tersebut bukan harga final, melainkan pagu anggaran yang disusun sebelum proses lelang.

"Prosesnya dilakukan dengan pagu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pagunya telah ditetapkan setelah melalui survei dan mekanisme yang ada, kemudian dikonsultasikan," kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan pagu anggaran yang telah ditetapkan melalui mekanisme survei.

"Pagunya telah ditetapkan setelah melalui survei dan kemudian dikonsultasikan," jelasnya.

Dalam praktiknya, kata Gus Ipul, pemenang lelang dipilih dari penawaran dengan harga paling rendah namun tetap memenuhi spesifikasi.

"Pemenangnya tentu yang paling murah dan memenuhi standar yang telah ditetapkan," ujarnya.

Pada pengadaan sepatu untuk Sekolah Rakyat tahun 2025, harga realisasi lebih rendah dari pagu.

"Sepatu siswa pagunya 700, harga realisasinya 640, ada selisih," ungkapnya.

Siap diaudit

Dirinya siap untuk membuka seluruh proses pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat, menyusul polemik harga yang ramai dibicarakan publik.

Proses pengadaan, kata Gus Ipul, telah dilakukan sesuai mekanisme dan terbuka untuk diperiksa oleh lembaga pengawas.

"Boleh diaudit, boleh dicek selebihnya apakah ini sudah memenuhi standar apa belum nanti kan ada proses," ujarnya. 

Gus Ipul menegaskan tidak ada ruang bagi praktik manipulasi anggaran di kementeriannya.

Sumber: Tribun Batam
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved