Pemprov Kepri Buka Suara Soal Lelang Pengelolaan Gurindam 12 Tanjungpinang, Singgung Soal PAD

Ia menilai jika lelang ini sudah diambil alih swasta atau BUMN lainnya tentu akan berubah mekanisme di sana.

"Masuk di area tersebut pasti bayar dan tidak gratis lagi," katanya.

Sementara di lokasi itu, selama ini menjadi tempat masyarakat melepas lelah usai seharian bekerja. 

"Jika masuk di area Gurindam 12 tepi laut dikenakan biaya, kemungkinan lokasi itu bakal sepi dari pengunjung," lanjutnya. 

Dia meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk kaji ulang lelang tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengaku belum mengetahui secara pasti lelang Pemprov Kepri tersebut.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kepri belum pernah membahas rencana itu dengan DPRD Kepri.

"Saya belum tahu. Selama ini Pemprov Kepri tidak pernah membahas rencana itu dengan Komisi II," ujarnya.

Ketua Komisi II berencana dalam waktu dekat, akan memanggil BKAD Kepri untuk menanyakan hal itu.

"Kata Pak Ketua segera dipertanyakan kepada BKAD Kepri," sebutnya. 

Jika sudah mengetahui, prosedur dan alasannya baru dicari jalan keluar. 

"Pasti ada jalannya, kami cari dulu apa alasan melelang Gurindam 12 tepi laut itu," katanya. (TribunBatam.id/Ronnye Lodo Laleng)