Program Subsidi Margin dan Pinjaman Nol Persen Jadi Andalan Makmurkan UMKM Kepri 

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Program andalan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi UMKM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2025 adalah subsidi margin.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri melalui Dinas Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah untuk memperlancar program ini.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad, mengatakan pemerintah akan memberikan dana sebesar Rp40 juta untuk pembiayaan UMKM bunga nol persen kepada UMKM di Kepri.

"Program ini memungkinkan UMKM untuk mengajukan pinjaman hingga Rp40 juta dengan bunga nol persen, yang dapat menjadi stimulus bagi usaha kecil dan menengah di wilayah tersebut," kata Ansar, belum lama ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kepri, Rionaldi menyampaikan tujuan program in yakni memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM agar bisa mengembangkan usahanya.

"Program semata-mata ingin membantu UMKM di Kepri. Tiidak ada bunga yang dibebankan ke masyarakat," kata Rionaldi, Minggu (21/9/2025).

Adapun, syarat umum untuk mengajukan pinjaman adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan memiliki KTP yang valid.

Selain itu, memiliki usaha mikro atau kecil yang sudah terdaftar di dinas terkait, tidak sedang menerima kredit dari perbankan atau fasilitas pembiayaan usaha di bank lain.

Kemudian memiliki rekening bank aktif untuk menerima bantuan.

Selain program tersebut, pihaknya juga masih konsentrasi dengan program Asta Cita dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, untuk Koperasi Merah Putih se-Kepri.

Saat ini koperasi yang sudah berbadan hukum sebanyak 407 koperasi desa/kelurahan se-Kepri.

"Kita terus menggesa urusan badan hukum di semua koperasi agar operasionalnya berjalan," ungkapnya.

Dari hasil monitoring sejumlah Kementerian selama satu Minggu, Koperasi Merah Putih di Kepri mendapatkan apresiasi.

"Semuanya sudah bagus, dan sudah berjalan sesuai rencanana awal," ujarnya.

Ada arahan terbaru, Koperasi Merah Putih juga menjadi suplayer untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi sekolah-sekolah di Kepri.

Dengan dana APBD, dana CSR, dana APBDP dan tambahan dana dekonsentasi APBN, pemerintah akan melatih dan membimbing secara teknis rencana bisnis kepada pekerja koperasi hingga Desember 2025 secara bertahap.

"Langkah ini dilakukan, sambil menunggu juknis dari Himbara yang akan memberikan bantuan Rp1 hingga Rp 3 miliar per koperasi," lanjutnya.

Kalau dari sisi komitmen dan dukungan saat ini sedang berproses.

"Artinya kita optimis akan berjalan dengan baik," katanya.

Terbukti, belum ada Himbara saja, sudah ada 12 koperasi yang sudah berjalan. Koperasi itu adalah Kuala Sempang, Bintan dan muncul lagi di Pengudang dan Malang Rapat, Toapaya Selatan.

Lalu di Kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga hingga di Kota Batam.

Semuanya ini akan dikontrol setiap hari, untuk memastikan operasional berjalan dengan baik dan lancar.

"Alhamdulillah semuanya sudah bergerak sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo," katanya. 

(TRIBUNBATAM.id/ Ronnye Lodo Laleng)