Program Unggulan BPPD Kepri Fokus Pengembangan Kawasan PKSN

Laporan Wartawan Tribun Batam.id, Ronnye Lodo Laleng. 

TRIBUNBATAM.id, KEPRI - Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) punya program unggulan di tahun 2025.

BPPD masih fokus pada pengembangan kawasan perbatasan sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN).

Tidak hanya itu, percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan melalui sinergi program, pengelolaan sumber daya alam, dan fasilitasi pembangunan zona ekonomi juga jadi prioritas BPPD Kepri. 

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan,  tantangan pembangunan wilayah perbatasan di Kepri sangat kompleks.

Melalui BPPD diharapkan mampu mengakomodir berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan wilayah perbatasan. 

"Pembangunan kawasan perbatasan ini diarahkan untuk mewujudkan halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman," ujarnya belum lama ini.

Ansar menyampaikan hadirnya sejumlah program itu sangat diperhatikan. Program tersebut penting, karena Kepri berada di jalur pelayaran internasional.

"Sehingga, sangat rentan dengan tindak pidana kejahatan laut, mulai dari penyelundupan narkoba, perdagangan orang hingga pencurian ikan," katanya.

Apalagi, Kepri yang notabene daerah maritim itu secara geografis berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BP2D) Kepulauan Riau (Kepri), Doli Boniara menyampaikan terkait perbatasan, pihaknya sudah bekerjasama dengan Singapura dan Malaysia. 

"Dari sejumlah perjanjian kerjasama, satu diantaranya adalah pemulangan jenazah dari masing-masing negara," kata Doli, Selasa (23/9/2025).

Pihaknya ingin menjadikan kawasan perbatasan Kepri menjadi episentrum pembangunan sosial ekonomi dan pertanahan. 

"Tentu program itu akan mencakup soal TPPO, kejahatan internasional dan lainnya," ujarnya. 

Pihaknya tetap bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memuluskan program unggulan ini.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus pada pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan lokal dan non-status menuju Lokasi Prioritas (Lokpri) di kecamatan kawasan perbatasan, serta peningkatan sarana prasarana dasar seperti sekolah dan layanan lainnya. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dengan program lain seperti Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), hingga upaya kolaboratif dalam pelaksanaan kegiatan dan pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan juga diperhatikan. 

"Kami juga akan bengkoordinasi dengan pelaksanaan program pembangunan kawasan perbatasan dan pemanfaatan kawasan perbatasan dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan program dapat berjalan optimal," kata dia.

( tribunbatam.id/ronnyelodolaleng )