Demo di Kantor DPRD Kepri, Mahasiswa Bawa 13 Tuntutan dan Langsung Dibacakan

TRIBUN BATAM.id, KEPRI  - Mahasiswa Tanjungpinang- Bintan, bawah 13 tuntutan saat unjuk rasa di gedung, DPRD Kepri, di Dompak, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau  (Kepri) Senin (1/9/2025).

Belasan tuntutan itu dinilai penting untuk segera ditindaklanjuti Pemerintah Pusat hingga daerah, termasuk DPR RI hingga DPRD Kepri. 

Koordinator aksi, Tomi Suryadi, mengatakan beberapa poin utama yang disuarakan mahasiswa.

Yang pertama adalah, meminta pemerintah untuk mengevaluasi pola penanganan aksi dan reformasi total institusi kepolisian.

Mendesak Presiden Prabowo untuk menyelesaikan kekacauan yang terjadi.

Menindak tegas oknum pelaku pembungkaman terhadap demonstran.

Mendesak pemerintah mencabut tunjangan DPR RI.

Mendesak Ketua Partai untuk mencopot anggota DPR RI yang sudah menyinggung rakyat.

Mendesak agar Pemerintah tidak menaikkan pajak yang memberatkan rakyat.

"Kami juga meminta sikap DPRD Kepri soal pengesahan UU perampasan aset,” sebut Tomi setelah aksi unjuk rasa.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.

Reformasi pajak, menolak upaya darurat militer, hingga meminta DPRD Kepri untuk menyatakan sikap secara resmi, sebagai tanda mendukung tuntutan tersebut.

Disela-sela penyampaian aspirasi, suana sempat memanas. 

Kala itu mahasiswa mencoba masuk ke dalam gedung DPRD untuk menyampaikan langsung tuntutannya.

Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.

Sejumlah poin yang disuarakan sejalan dengan sikap DPRD Kepri.

"Tuntutan ini akan kami sampaikan ke DPR RI," ujarnya. 

Tuntutan ini, kata Iman, akan dibicarakan dalam rapat paripurna DPRD Kepri yang diagendakan dalam waktu dekat. (TRIBUNBATAM.id/ Ronnye Lodo Laleng).