BP Tanjungpinang: Dari Lahan Kosong menuju Pesaing Singapura, Target Rp90 Miliar per Tahun

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - "Masa ibu kota kalah dengan bukan ibu kota? Batam saja bisa berhias cantik, masa ibu kota nggak bisa?".

Pernyataan penuh semangat itu meluncur dari Cokky Wijaya Saputra, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Tanjungpinang, saat berkunjung ke Studio Tribun Batam, Sabtu (13/12/2025). 

Didampingi Anggota II Bidang Pelayanan Terpadu BP Tanjungpinang, M Effendi, Cokky membawa cerita inspiratif tentang perjuangan membangun kawasan Free Trade Zone (FTZ) dari nol, hingga kini mampu menarik investor ratusan juta dolar AS.

Dalam siaran podcast Tribun Batam yang dipandu Veronika Cristina sebagai host, perbincangan mengalir dan mengupas tuntas perjalanan BP kawasan Tanjungpinang. 

Ketika ditanya tentang tantangan terbesar, Effendi yang telah bergabung sejak awal berdirinya BP Tanjungpinang tahun 2007 memberikan jawaban mengejutkan. Pun sama dengan Cokky.

"Kalau di Bintan, ada dulu Kawasan Ekonomi Khususnya, baru ada BP. Di Karimun juga ada dulu PT Saipemnya, baru ada BP-nya. Di Tanjungpinang? Tanah kosong. Dan sekarang kita yang isi. Itu berbeda. Kalau kita memang betul-betul investasi dari gundul," ungkap Cokky, bangga.

BP Tanjungpinang dibentuk bersamaan dengan BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun pada tahun 2007 melalui PP 47 Tahun 2007, yang kemudian disempurnakan dengan PP 41 Tahun 2017 dan PP 1 Tahun 2021.

Keempat BP ini dianalogikan untuk mengelola tiga pulau utama Kepri, yakni Batam, Bintan, dan Karimun.

"Sampai hari ini orang lebih dengarnya BP Bintan, BP Karimun. Padahal nama resminya BP Tanjungpinang. Karena wilayah kita terpisah oleh pulau dan lautan yang luas," kata Cokky.

Berbeda dengan BP Batam, lanjutnya yang mengelola lahan lebih luas, BP Tanjungpinang hanya memiliki 2.200 hektare yang terbagi dalam dua kawasan enclave, yakni Dompak untuk industri dan Senggarang untuk Central Business District (CBD).

"Dengan 2.200 hektare itu, kami betul-betul kerja keras, kerja maksimal. Karena itu harus full," ujar Cokky yang menjabat sejak akhir 2024.

Meski terbatas lahan, BP Tanjungpinang memiliki keunggulan unik, yakni belum ada sistem Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seperti di Batam.

"Jadi pelaku usaha itu bebas untuk membeli lahan dengan hak milik atau dengan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB). Jadi mereka lebih luas pilihannya kalau di BP kita daripada di Batam yang sudah ada sistem HPL," katanya.

Sementara itu, tahun 2025 ini menjadi tahun keemasan bagi BP Tanjungpinang. Target membawa tiga investor berhasil direalisasi dengan dua investor sudah mulai membangun dan satu dalam proses perizinan.

"Dua atau tiga di antaranya masih dalam proses perizinan. Dan yang bisa dibanggakan, kami berhasil menggaet calon investor dari Taiwan," ungkap Cokky antusias.