PKS Kian Memanas. Fahri Hamzah: Mereka Sudah Tak Layak Memimpin Partai

Perseteruan Fahri Hamzah dengan PKS bermula saat keinginan mengganti Fahri sebagai Wakil Ketua DPR. Fahri kemudian melawan melalui jalur hukum.

PKS Kian Memanas. Fahri Hamzah: Mereka Sudah Tak Layak Memimpin Partai
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, saat menghadiri Musyawarah Nasional ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin (14/9/2015). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perseteruan antara Fahri Hamzah dengan partainya, PKS kembali memanas.

Hal ini dipicu pasca Fahri Hamzah saat memimpin sidang Paripurna yang menyetujui usulan hak angket KPK.

Beberapa elite PKS kemudian angkat bicara seraya menegaskan, Fahri tidak mewakili aspirasi PKS di DPR. Hal ini kemudian membuat Fahri marah.

"Sedih kader-kader membaca betapa lemahnya pengertian hukum kader-kader ini. Saya katakan mereka (petinggi PKS) sudah tidak layak memimpin partai. Kalau partai mau jadi besar, bukan mereka yang memimpin sebab fatal pandangan-pandangan hukumnya itu," tuding Fahri saat ditemui di DPR, Selasa (2/5/2017) kemarin.

Perseteruan Fahri Hamzah dengan PKS bermula saat keinginan mengganti Fahri sebagai Wakil Ketua DPR. Fahri kemudian melawan melalui jalur hukum.

Fahri menggugat sejumlah nama yang merupakan unsur pimpinan PKS. Tergugat pertama adalah Dewan Pengurus Pusat PKS, secara khusus Mohamad Sohibul Iman selaku Presiden PKS.

Tergugat kedua, Hidayat Nur Wahid, Surrahman Hidayat, Mohamad Sohibul Iman, Abdi Sumaithi, dan Abdul Muiz Saadih.

Masing-masing merupakan ketua dan anggota Majelis Tahkim PKS. Fahri meminta pengadilan untuk memutuskan beberapa hal, antara lain menyatakan tergugat I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan semua keputusan tergugat II dan III terkait proses pemeriksaan, dan persidangan serta putusan pemberhentian kepada penggugat sebagai keputusan yang tidak sah atau batal demi hukum.

Fahri juga meminta pengadilan menyatakan keputusan tergugat I Nomor 463/SKEP/DPPPKS/1437 tanggal 1 April 2016 tentang pemberhentian Fahri Hamzah dari anggota PKS sebagai keputusan yang tidak sah atau batal demi hukum.

Terakhir, Fahri meminta pengadilan memerintahkan tergugat I, II, dan III untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan penggugat, dan menghukum para tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

Halaman
123
Editor: Tri Indaryani
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved