Soal Unjuk Rasa Pekerja Bintan Lagoon Resort, Disnaker Bintan Panggil Kedua Pihak. Ini Jadwalnya!

Soal Unjuk Rasa Pekerja Bintan Lagoon Resort, Disnaker Bintan Panggil Kedua Pihak. Ini Jadwalnya!

Soal Unjuk Rasa Pekerja Bintan Lagoon Resort, Disnaker Bintan Panggil Kedua Pihak. Ini Jadwalnya!
kompas/jitetkoestana
Ilustrasi Aksi Demonstrasi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BINTAN-Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Bintan, Hasfarizal Handra berharap problem pekerja dengan pihak manajemen di Bintan Lagoon Resort (BLR) bisa tuntas baik. Kedua belah pihak bisa saling menerima.

Baca: Terungkap! Sakit Ginjal Parah, Ini Alasan Bung Karno Tolak Bantuan Warga Jatim dan KKO Pasca G30S!

Baca: Heboh Pelajar SMP Positif Narkoba, Kemensos Panggil Ketua Yayasan Sado Karimun. Ditanya Inikah?

Baca: Ngeri! Pil Zombie Tertangkap di Bintan, Begini Penjelasan Kapolda Kepri!

Baca: Menghebohkan! Inilah 5 Pembunuhan Dilakukan Usai Pelaku-Korban Bercinta, Nomor 5 Bikin Geger!

Pada Senin (25/9/2017) ini, Hasfarizal berencana akan memanggil kedua belah pihak untuk duduk satu meja dengan asas kekeluargaan."Kalau bukan Senin, Selasa, kami akan panggil kedua belah pihak untuk bicara satu meja di kantor,"kata Hasfarizal.

Sudah sepekan lebih, buruh atau pekerja hotel di area Lagoi tersebut menggelar aksi menuntut hak. Sebelumnya pada Jumat, puluhan pekerja menggelar mogok kerja di area pintu masuk kawasan Bintan Lagoon. Mogok kerja berlangsung tertib dan damai.

Ketua Sarikat pekerja yang memediasi masalah pekerja BLR, Darsono mengatakan, aksi mogok sudah dilakukan beberapa kali. Upaya itu bagian dari cara pekerja memperjuangkan haknya. Salah satunya perihal upah sundulan atau upah selisi peralihan UMK 2016 ke 2017.

"Di situ sudah disepakati kenaikan upah berkala pekerja dilaksanakan setiap per januari setelah turunnya keputusan UMK 2017. Dalam teknisnya, nilai upah 2016 dengan tahun sekarang tidak sebanding.

Umpamanya ada angka Rp 200 ribu, maka angka inilah yang jadi upah sundulan. Begitu UMK 2016 Rp 2,6 juta, lalu UMK 2017 jadi Rp 2,8 juta ada beda Rp 200 ribu. Maka Rp 200 ribu inilah yang diberikan kepada pekerja yang sudah bekerja di atas setahun inilah yang disepakati di dalam PKB pasal 25,"kata Darsono.

Ternyata, dari 2016 ke 2017, upah sundulan yang sudah semula telah disepakati belum dilaksanakan. Pekerja kata Darsono sudah mencoba berbagai cara, termasuk cara persuasif dalam bentuk tertulis. Namun hingga sekarang belum ada respo "Suratnya bahkan gak pernah dibalas,"kata dia.(*)

Penulis: Aminnudin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved