Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Kantor Pelayanan Pajak Batam

Tiga sasaran hasil utama yang ditargetkan adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN

Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Kantor Pelayanan Pajak Batam
HUMAS KPP BATAM
Kakanwil DJP Riau & Kepri beserta jajaran Pejabat Eselon III berpose dengan perwakilan Kadin,IKPI, Apindo, dan tokoh pengusaha di wilayah Kepri 

TRIBUNBATAM.id - Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Kakanwil DJP Riau & Kepri beserta jajaran Pejabat Eselon III berpose dengan perwakilan Kadin,IKPI, Apindo, dan tokoh pengusaha di wilayah Kepri
Kakanwil DJP Riau & Kepri beserta jajaran Pejabat Eselon III berpose dengan perwakilan Kadin,IKPI, Apindo, dan tokoh pengusaha di wilayah Kepri (HUMAS KPP BATAM)

Baca: KASUS Pencurian Uang via ATM Marak, Kapan Bank Indonesia Terbitkan Kartu Chip yang Lebih Aman?

Baca: Helmy Helminton Dilantik Sebagai Wakil Ketua DPRD Batam. Hadir Istri dan Dua Putrinya

Baca: Foto dan Nama Anak Siti Nurhaliza Bocor di Medsos. Fans dan Manajer Geram. Bayinya Cantik Lho

Tiga sasaran hasil utama yang ditargetkan adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan layanan publik.

Pembangunan Zona Integritas sebagai tindak lanjut dari proses Reformasi Birokrasi diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kakanwil DJP Riau & Kepri beserta pejabat eselon III berpose dengan perwakilan wajib pajak
Kakanwil DJP Riau & Kepri beserta pejabat eselon III berpose dengan perwakilan wajib pajak (HUMAS KPP BATAM)

Zona Integritas menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik, instansi yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sebagai bentuk komitmen Kantor Pelayanan Pajak di Kota Batam dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah dilakukan deklarasi dan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK oleh tiga Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Batam, yaitu Kepala KPP Madya Batam Arman Imran, Kepala KPP Pratama Batam Utara Hendriyan, dan Kepala KPP Pratama Batam Selatan Gunung Herminto Siswantoro.

Penandatangan piagam pencanangan zona integritas oleh Kepala KPP Madya Batam (Arman Imran), disaksikan oleh kakanwil DJP Riau Kepri (Jatnika) dan perwakilan wajib pajak
Penandatangan piagam pencanangan zona integritas oleh Kepala KPP Madya Batam (Arman Imran), disaksikan oleh kakanwil DJP Riau Kepri (Jatnika) dan perwakilan wajib pajak (HUMAS KPP BATAM)
Halaman
12
Tags
pajak
Batam
Editor: nandarson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help