Keturunan Tionghoa & India Dilarang Punya Tanah di Yogyakarta, Begini Kisah 5 Warga Ini Menyikapinya

Warga keturunan, terutama dari etnis Cina dan India, tetap tidak berhak memiliki tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keturunan Tionghoa & India Dilarang Punya Tanah di Yogyakarta, Begini Kisah 5 Warga Ini Menyikapinya
Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan
Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Bangsal Kencana, Jumat (6/3/2015) mengeluarkan sabdatama. 

TRIBUNBATAM.id- Dua putusan pengadilan, surat untuk dua presiden serta dua rekomendasi badan negara, telah diketok dan diteken.

Isinya, warga keturunan, terutama dari etnis Cina dan India, tetap tidak berhak memiliki tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Saya sudah tahu konsekuensinya, tapi saya merasa aturan ini tidak benar," kata Handoko mengutarakan hal itu menggebu-gebu, seperti dikutip TRIBUNBATAM.id dari bbc Indonesia, Jumat (6/1/2018).

Handoko adalah seorang warga Yogyakarta keturunan Cina yang sedang memperjuangkan kesetetaraan ihwal pemilikan tanah di provinsi itu.

"Di Jakarta, gubernur digugat dan bisa masuk penjara. Di sini sepertinya berat sekali. Kalau kita tahu kejahatan, tapi diam saja, siapa yang mau berjuang?" katanya.

Tanah dan bangunan di mana Handoko berpraktik sebagai advokat itu milik keluarganya, namun tanpa sertifikat hak milik (SHM), melainkan akta hak guna bangunan (HGB).

Badan Pertahanan Nasional (BPN) Yogyakarta menggolongkan Handoko dan keluarganya sebagai keturunan Tionghoa alias nonpribumi, istilah yang dihapus oleh UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Sebelumnya, Instruksi Presiden 26/1998 lebih dulu melarang pejabat negara menggunakan istilah pribumi dalam perumusan kebijakan pemerintah.

Handoko adalah satu dari sedikit keturunan Tionghoa yang secara terang-terangan mempersoalkan larangan warga keturunan mempunyai tanah di Yogyakarta.

Handoko bukan orang pertama yang menggugat Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY tahun 1975 tentang penyeragaman kebijakan pemberian hak atas tanah kepada WNI nonpribumi.

Halaman
1234
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved