BATAM TERKINI

Dewan Tanyakan Permendagri Realisasi Anggaran, Selisih APBD Rp 4,9 M

"Informasi dari BPKAD ada Permendagri dan ada perwakonya itulah yang akan kita tanya. Selisihnya anggran Rp 4,9 miliar," ujar Djoko

Dewan Tanyakan Permendagri Realisasi Anggaran, Selisih APBD Rp 4,9 M
TRIBUNBATAM/ROMA ULY SIANTURI
Rapat dengar pendapat antara Disdik Kota Batam dan Komisi IV DPRD Batam, Rabu (29/8/2018) 

TRIBUNBATAM.id, BATAM-Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) realisasi bersama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) kota Batam bersama dengan Komisi IV DPRD Kota Batam, lagi-lagi realisasi anggaran tidak sesuai dengan APBD murni.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Djoko Mulyono menyebutkan bahwasanya informasi dari BPKAD realisasi tersebut ada dalam dasar Permendagri dan Perwakonya.

"Informasi dari BPKAD ada Permendagri dan ada perwakonya itulah yang akan kita tanya. Selisihnya anggran di APBD Murni dengan APBD penjabaran sebesar Rp 4,9 miliar," ujar Djoko di Komisi IV DPRD kota Batam, Rabu (29/8/2018).

Diakuinya pihaknya akan melihat permendagri tersebut apakah legal atau tidak. Ironisnya selama ini tidak ada komunikasi kepada Komisi IV DPRD Kota Batam. Seharusnya di realisasi berdasarkan perda dilakukan setelah APBD-P.

"Semua dinas berubah penjabarannya. Padahal perda ini kita bahas bersama, tetapi hampir semua dinas memotong. Kedepan tidak bisa yang sudah disepakati besoknya sudah berubah lagi," sesalnya dengan suara meninggi.

Baca: Berkedok Kewarganegaraan Ganda, Iran Mengklaim Tangkap Puluhan Mata-mata. Begini Caranya

Baca: Inilah 5 Negara dengan Pajak Penghasilan Tertinggi di Dunia, Hanya 2 Bukan Skandinavia

Baca: Hasil Babak I Vietnam vs Korsel, Semifinal Sepakbola Asian Games 2018. Korsel Unggul 2-0

Sementara itu Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan realisasi tersebut memang sudah dilakukan sejak awal 2018 untuk menutupi adanya defisit. Sehingga harus melakukan penyesuasian.

"Makanya pas pada saat APBD P nanti menjadi Rp 557 miliar. Ada kegiatan-kegiatan yang dikurangi, diantaranya pemeliharan gedung sekolah, transportasi, kegiatan-kegiatan di hotel, perjalanan dinas, konsumsi dan lainnya," paparnya.

Dalam hal ini, Sekretaris Komisi IV DPRD kota Batam, Udin P Sihaloho menyesalkan kenapa tidak ada komunikasi kepada DPRD kota Batam. Dalam pembahasan APBD murni seharusnya anggaran belanja langsung Rp 286 miliar, namun dijabarkan menjadi Rp 281 miliar.

"Mohon maaf ya pak apalagi area Disdik ini pada umumnya orang baru, saya memaklumi. Namun saya lihat dari dulu tidak ada perbaikan kedepannya. Kalau memang mau dirasionalisasi minta secara tertulis. Jangan ada yang disembunyikan," tegasnya.

Udin menambahkan kalau misalnya setiap OPD realisasi Rp 5 miliar, efeknya juga bakal berpengaruh kepada masyarakat. Anehnya, lanjut Udin, selama duduk sebagai anggota DPRD, baru ini mendengar namanya APBD penjabaran.

"Gak tahu lagi saya pak. Isiltilah apa ini APBD penjabaran-penjabaran," sesalnya. (rus)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help